Rimanews.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan fraksinya tetap menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK karena disinyalir akan berdampak pada upaya pelemahan wewenang institusi pemberantasan korupsi tersebut. “Kami akan tetap menolak revisi UU KPK karena mensinyalir upaya revisi tersebut hanya akan berdampak terhadap upaya pelemahan wewenang KPK,”...Read More

Kontan.co.id – Setelah melalui proses yang panjang, Sudi bin Madi alias Sudirman, dan Suryo Budianto, dua warga negara Indonesia yang ditahan sejak 2012 atas tuduhan membunuh majikannya pada tanggal 21 November 2011, berhasil diselamatkan dari hukuman gantung sampai mati. Sidang Mahkamah Tinggi wilayah Sandakan yang dipimpin Hakim Datuk Douglas Cristo Primus Sikayun pada Selasa (16/2)...Read More

Beritasatu.com – Majelis Ulama Imdonesia (MUI) mendorong proses legislasi atau peraturan perundang-undangan yang intinya memuat penegasan pelarangan terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT di Indonesia. “Menegaskan pelarangan terhadap aktivitas ‘LGBT’ dan aktivitas seksual menyimpang lainnya serta menegaskannya sebagai kejahatan,” kata Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam konferensi pers “Pernyataan Ormas-Ormas Islam...Read More

CNNIndonesia.com – Kelompok militan ISIS dilaporkan telah mengeksekusi empat perempuan dengan menghukum rajam mereka di Kota Mosul, Irak, setelah menuduh mereka melakukan perbuatan zina. “Empat korban ditahan sebelumnya pada Rabu dalam penggerebekan oleh jihadis ISIS,” ujar Raafat Zarari, juru bicara pusat media Nineveh kepada media pro-Kurdi, ARA News, pekan lalu. Menurut Zarari, keempat perempuan itu...Read More

Tribunnews.com – Kuasa Hukum Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Aliyas Ismail menyayangkan dan kecewa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klienya. Ilham Arif Sirajuddin dituntut pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 300 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan dinilai tidak adil. Bahkan dia menuding, tuntutan...Read More

Republika.co.id – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk memperpanjang kepengurusan hasil muktamar Bandung merupakan tindakan melawan hukum. Sebab, apa yang diputuskan Menkumham, Yasonna Laoly dengan menghidupkan kembali kepengurusan muktamar Bandung melawan putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa PPP. Menurut Djan, Kementerian Hukum dan...Read More

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana bersama puluhan anggota Dewan lainnya yang akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus RS Sumber Waras. “Tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung yang menyandang gelar sarjana hukum dan mempunyai kantor pengacara, dia ngerti...Read More

Metrotvnews.com – Ketua Kuasa Hukum Awang Lazuardi Embat (ALE), Gunadi Handoko, menilai ide pemberian suap kepada Kasubdit Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna, bukan berangkat dari kliennya. Menurut Gunadi, kliennya sangat mengerti proses hukum. Tanpa menghadap MA, pasti pengiriman salinan putusan dari MA ke daerah lebih dari tiga bulan, sebab terdakwa...Read More

Tribunnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Bandung tahun 2011. Pengesahan tersebut karena partai berlambang kabah itu kini sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya mengesahkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 4 September...Read More

Republika.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Sukabumi mengawal proses hukum kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum honorer terhadap belasan anak. Pasalnya, kasus ini cukup memprihatinkan dan berharap tidak terulang di kemudian hari.Kasus pelecehan seksual dilakukan oknum honorer di sekolah dasar (SD) yang ada di Kecamatan Parungkuda, Sukabumi DH (38 tahun). Hingga kini jumlah...Read More

Kontan.co.id – Perseteruan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung akhirnya memasuki ranah hukum. Tri Sasono dan Bin Bin Firman Tresnadi mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Keduanya menyeret PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Pilar Sinergi BUMN, China Railway Corporation sebagai penggugat I, II, dan III. Lalu...Read More

Okezone.com – Kuasa hukum dari Irwansyah Siregar dan Dedi Mulyadi, Yuliswan melakukan roadshow mulai dari KPK, Komisi III hingga ke Kejaksaan Agung. Kedatangannya ingin meminta kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Novel Baswedan kepada kliennya itu dilanjutkan. Pasalnya, ada upaya penyelesaian perkara Novel tersebut melalui opsi deponering atau mengeluarkan Surat Ketetapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum...Read More