Kompas.com — Polda Metro Jaya segera melakukan operasi besar-besaran di Kalijodo, Jakarta. Operasi tersebut untuk memberantas penyakit masyarakat yang mengakar di wilayah Kalijodo. “Kita akan lakukan operasi penegakan hukum di sana (Kalijodo) karena momentum yang ada saat ini saat tepat bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan operasi penegakan hukum, seperti operasi preman, miras, prostitusi, dan...Read More

Tribunnews.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy menilai, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna beberapa waktu lalu, menjadi bukti masih adanya mafia hukum. “Menunjukkan kepada kita, mafia hukum masih menguasai struktur hukum di Indonesia. Tentu ini membawa keprihatinan yang mendalam untuk kita semua. Belajar...Read More

Tribunnews.com – Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menilai, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Mahkamah Agung (MA), menjadi momen penting dalam memperbaiki sistem peradilan. Yang ternyata, menurutnya, hingga saat ini belumlah bersih dari perilaku koruptif. “Hal ini tentunya harus diapresiasi bahwa pimpinan KPK yang baru membuktikan, mereka bukanlah...Read More

Republika.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan aturan atau hukum terkait lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia masih belum jelas. Aturan tersebut berbeda dengan aturan yang dimiliki negara tetangga seperti Malaysia. Ia menjelaskan, Malaysia memiliki aturan yang lebih tegas terkait LGBT. Hal ini terlihat dalam kasus yang menjerat Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana...Read More

Beritasatu.com – Jaksa Agung RI HM Prasetyo memastikan bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan dirinya menyelesaikan perkara menyangkut Novel Baswedan, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto, dengan tidak melanggar hukum. “Presiden tidak pernah mengarahkan apapun, kecuali selesaikan sesuai hukum yang berlaku,” kata Prasetyo, Senin (15/2). Saat ini, diakui dia, pihaknya sedang meminta pertimbangan DPR RI...Read More

Tribunnews.com – Margriet Megawe membacakan nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Denpasar. Jaksa mendakwa Margriet membunuh anak kandungnya, Engeline. Nota pembelaan juga disampaikan kuasa hukum Margriet yang dikoordinatori Hotam Sitompoel. Kuasa hukum memastikan keberatan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Alih-alih menyoroti tuntutan jaksa, kuasa hukum merasa sangat terganggu oleh opini yang diembuskan Ketua Komnas PA, Aris...Read More

CNNIndonesia.com – Empat korban dugaan penembakan yang dilakukan Novel Baswedan menjelaskan kasusnya kepada Komisi Hukum DPR hari ini, Senin (15/2). Keempat korban itu yakni, Doni, Ali, Irwansyah Siregar dan Deddy datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Yuliswan. Yuliswan mengatakan, niat mereka mendatangi Komisi Hukum untuk memberikan penjelasan atas penembakan yang dilakukan Novel saat masih menjabat sebagai...Read More

Sindonews.com – Rencana deponering kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (AS) oleh Jaksa Agung HM Prasetyo menuai kritik. Deponering kasus AS dan BW bahkan dinilai sebagai sikap otoriter dan arogan yang ditunjukkan oleh Prasetyo. “Mendeponering kasus Samad dan BW berarti tidak menghargai kerja profesional kepolisian, apalagi aparatur kejaksaan negeri sudah melakukan P21 terhadap kasus...Read More

Rmol.co – Skenario perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan agenda utama mendelegitimasi KPK. Mengingat, selama ini lembaga anti rasuah itu selalu menunjukkan supremasi hukum dalam hal pemberantasan korupsi di cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. “Berdasarkan catatan kami, sejarah delegitimasi lembaga antikorupsi seperti KPK merupakan pola berulang. Sudah ada tujuh institusi pemberantasan...Read More

Tempo.co – Pengamat Hukum Pidana, Yenti Garnasih menilai kajian akademis draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sesuai dengan kajian hukum yang berlaku di Indonesia. “Harusnya draf akademis dibuka untuk publik kan,” tutur Yenti saat ditemui di kantor Kompolnas, Senin, 15 Februari 2016. Menurut Yenti, harusnya draf akademis revisi undang-undang KPK memiliki legal drafting....Read More

Sindonews.com – Terdakwa kasus pembunuhan terhadap bocah Angeline, Margriet Christina Megawe (Margareta), diyakini akan bebas. Hal itu dikatakan salah satu kuasa hukum terdakwa, Dion Pongkor. Dion Pongkor mengatakan, dalam persidangan sudah terbukti bahwa yang membunuh Angeline adalah terdakwa Agus Tae Hamda May. Dia juga menyatakan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hasil membuktikan bahwa Agus...Read More

Okezone.com – Kepolisian Daerah Papua memerintahkan jajaran penyidik Polres Mimika agar mempercepat proses hukum tersangka AW, pelaku pencabulan terhadap seorang bocah sembilan tahun di Timika pada Rabu 10 Februari 2016. Waka Polda Papua Brigjen Polisi Rudolf Albert Rodja mengatakan, kasus tersebut menjadi prioritas untuk ditangani secepatnya karena menyita perhatian publik. “Kita mau percepat karena kasus...Read More