Dituntut 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum IAS: Tuntutan Jaksa Persis Dakwaan
Dituntut 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum IAS Tuntutan Jaksa Persis Dakwaan

Dituntut 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum IAS: Tuntutan Jaksa Persis Dakwaan

Dituntut 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum IAS Tuntutan Jaksa Persis Dakwaan
Ilham Arief Sirajuddin

Tribunnews.com – Kuasa Hukum Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Aliyas Ismail menyayangkan dan kecewa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klienya.

Ilham Arif Sirajuddin dituntut pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 300 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan dinilai tidak adil.

Bahkan dia menuding, tuntutan JPU tidak berdasarkan dengan Fakta Fakta persidangan. Seharusnya, kata Aliya JPU propesional dalam memberikan tuntutan.

“Kami sangat menyayangkan tuntutan JPU tidak berdasarkan dengan Fakta persidangan, sebab tuntutanya sama persis dengan berkas dakwaan, kata Aliyas Ismail kepada Tribun.

Aliyas Ismail mengatakan tuntutan JPU melenceng dari Fakta yang ada. JPU tidak mempertimbangan fakta fakta persidangan. “Tuntutan Jaksa sama persis. Tuntutan JPU Copy Paste, kata Ismail.

Selain tuntutan, Kuasa Hukum IAS juga menyikapi soal uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada eks Walikota Makassar sebesar Rp 5,5 miliyar. “Dimana kerugian negaranya”, paparnya.

Dia mengakui klienya tidak merugikan keuangan negara terkait Proyek PDAM di Kota Makassar tahun anggaran 2006-2012. Proyek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar itu dipastikan justru menguntungkan negara.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Siaran Pers Dewan Kehormatan Dareah Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta
September 25, 2023
Bersinergi, KAI & Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kapasitas SDM
September 8, 2023
Harapan Presiden KAI & Pimpinan OA Lainnya di HUT MA ke-78
August 23, 2023
Siaran Pers DPP KAI Terkait Vice President KAI Adv. Prof. Denny Indrayana
July 17, 2023
9 Hakim MK Adukan Denny Indrayana ke KAI & Denny pun Keluar dari Grup WA DPP KAI Agar Tidak Mengganggu Pemeriksaan Etik
July 15, 2023