February 18, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

February 18, 2016
Keanehan Kasus Suap Pejabat MA yang Ditangkap KPK
Hukumonline.com – Perkara dugaan suap yang menjerat Kasubdit Kasasi Perdata pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Kasubdit Kasasi Perdata MA) Andri Tristianto Sutrisna menimbulkan tanda tanya besar. Setidaknya ada dua keanehan dalam perkara ini. Pertama, mengapa Andri yang menjabat Kasubdit Kasasi Perdata MA bisa “bermain” dalam...
Read More
Batalkan Jadwal Sepihak, Lion Air Dihukum Rp 23 Juta ke Penumpang
Detik.com – Rolas Budiman Situnjak menggugat Lion Air karena tidak terangkut dalam penerbangan rute Manado-Jakarta. Perjuangannya berbuah kemenangan. Kasus bermula saat Rolas hendak pulang dari Bandara Sam Ratulangi menuju Bandara Soekarno-Hatta pada 19 Oktober 2011. Ia membeli tiket secara online dengan nomor penerbangan JT 743. Tepat pukul 15.15 WITA, Rolas antre check in di Bandara...
Read More
Revisi UU KPK Untuk Penegakan Supremasi Hukum
Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan sasaran utama revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK hendaknya menegaskan penegakan supremasi hukum, bukan untuk penguatan atau pelemahan KPK. “KPK selama ini sudah bekerja keras, tapi praktik korupsi tetap berjalan,” kata Margarito Kamis, pada diskusi “Revisi UU KPK” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu...
Read More
Ahok Ingatkan Lulung Soal Niat Beli UPS Rp 1,2 T yang Digagalkan
Detik.com – Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok geram dengan langkah Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung yang akan ke KPK dan menanyakan soal kasus RS Sumber Waras. Ahok kemudian menyinggung soal kasus UPS, yang dia gagalkan pembeliannya di APBD DKI. “Saudara Lulung mengatakan APBD draf mereka yang diparaf itu yang asli....
Read More
Revisi UU KPK, Ibas Berikan Keteduhan Dalam Hukum!
Rimanews.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan fraksinya tetap menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK karena disinyalir akan berdampak pada upaya pelemahan wewenang institusi pemberantasan korupsi tersebut. “Kami akan tetap menolak revisi UU KPK karena mensinyalir upaya revisi tersebut hanya akan berdampak terhadap upaya pelemahan wewenang KPK,”...
Read More
Dua WNI di Sabah Bebas Dari Hukum Gantung
Kontan.co.id – Setelah melalui proses yang panjang, Sudi bin Madi alias Sudirman, dan Suryo Budianto, dua warga negara Indonesia yang ditahan sejak 2012 atas tuduhan membunuh majikannya pada tanggal 21 November 2011, berhasil diselamatkan dari hukuman gantung sampai mati. Sidang Mahkamah Tinggi wilayah Sandakan yang dipimpin Hakim Datuk Douglas Cristo Primus Sikayun pada Selasa (16/2)...
Read More
MUI Dorong Proses Legislasi Larangan Aktivitas LGBT
Beritasatu.com – Majelis Ulama Imdonesia (MUI) mendorong proses legislasi atau peraturan perundang-undangan yang intinya memuat penegasan pelarangan terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT di Indonesia. “Menegaskan pelarangan terhadap aktivitas ‘LGBT’ dan aktivitas seksual menyimpang lainnya serta menegaskannya sebagai kejahatan,” kata Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam konferensi pers “Pernyataan Ormas-Ormas Islam...
Read More
ISIS Hukum Rajam Empat Perempuan atas Tuduhan Berbuat Zina
CNNIndonesia.com – Kelompok militan ISIS dilaporkan telah mengeksekusi empat perempuan dengan menghukum rajam mereka di Kota Mosul, Irak, setelah menuduh mereka melakukan perbuatan zina. “Empat korban ditahan sebelumnya pada Rabu dalam penggerebekan oleh jihadis ISIS,” ujar Raafat Zarari, juru bicara pusat media Nineveh kepada media pro-Kurdi, ARA News, pekan lalu. Menurut Zarari, keempat perempuan itu...
Read More
Dituntut 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum IAS Tuntutan Jaksa Persis Dakwaan
Tribunnews.com – Kuasa Hukum Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Aliyas Ismail menyayangkan dan kecewa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klienya. Ilham Arif Sirajuddin dituntut pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 300 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan dinilai tidak adil. Bahkan dia menuding, tuntutan...
Read More
Djan Faridz Langkah Menkumham Melawan Hukum
Republika.co.id – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk memperpanjang kepengurusan hasil muktamar Bandung merupakan tindakan melawan hukum. Sebab, apa yang diputuskan Menkumham, Yasonna Laoly dengan menghidupkan kembali kepengurusan muktamar Bandung melawan putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa PPP. Menurut Djan, Kementerian Hukum dan...
Read More
Ahok Lulung Sarjana Hukum, Ngerti Undang-Undang KPK Enggak Sih
Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana bersama puluhan anggota Dewan lainnya yang akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus RS Sumber Waras. “Tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung yang menyandang gelar sarjana hukum dan mempunyai kantor pengacara, dia ngerti...
Read More
Kuasa Hukum Bukan Pengacara Awang Beri Ide Suap Pejabat MA
Metrotvnews.com – Ketua Kuasa Hukum Awang Lazuardi Embat (ALE), Gunadi Handoko, menilai ide pemberian suap kepada Kasubdit Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna, bukan berangkat dari kliennya. Menurut Gunadi, kliennya sangat mengerti proses hukum. Tanpa menghadap MA, pasti pengiriman salinan putusan dari MA ke daerah lebih dari tiga bulan, sebab terdakwa...
Read More
1 2

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024