Ada ironi yang sulit dihindari ketika membicarakan RUU Perampasan Aset hari-hari ini. RUU ini dirancang untuk memberi negara instrumen yang lebih tajam dalam mengambil kembali harta hasil korupsi. Tetapi bersamaan dengan itu, publik justru disuguhi tontonan yang mengguncang fondasi kepercayaan pada institusi yang justru diharapkan menjadi eksekutor RUU ini kelak: Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Awal...Read More

Isu ketegangan antar-institusi penegak hukum yang mencuat dalam pusaran kasus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan hukum. Menanggapi fenomena tersebut, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menegaskan perlunya langkah ekstrem untuk merombak tata kelola regulasi penegakan hukum di Indonesia secara...Read More

Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang meresmikan sistem wadah jamak (multi bar) bukan sekadar perubahan regulasi hukum di atas kertas. Momentum historis ini dipandang sebagai genta spiritual yang mengubur ego eksklusivitas sistem wadah tunggal (single bar) demi melahirkan keadilan yang membumi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pakar hukum Prof. Henry Indraguna berpandangan bahwa putusan MK tersebut...Read More

Ketukan palu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan sistem wadah jamak (multi bar) dinilai bukan sekadar perubahan regulasi hukum di atas kertas. Di mata pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, momentum historis ini adalah genta spiritual yang mengubur ego eksklusivitas sistem wadah tunggal (single bar) demi melahirkan keadilan yang membumi bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof...Read More

Artikel Gito Pamungkas, “Advokat di Persimpangan Jalan: Putusan MK dan Bahaya Reformasi yang Setengah Hati,” mengajukan argumen yang sangat baik secara radikal, namun jika dimaknai secara keliru maka akan menyempitkan, krisis advokat direduksi kedalam pertanyaan “di pihak siapa advokat berdiri,” dan legitimasi profesi digantungkan pada ultimatum “buktikan atau bubarkan” pasca Putusan MK Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Argumen...Read More

Sinergi dan kolaborasi solid ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Papua Barat dan DPD KAI Papua Barat Daya. Dua kepengurusan daerah ini sukses bekerja sama dalam menggelar pengukuhan dan mengantarkan belasan advokat KAI untuk diambil sumpahnya dalam Sidang Terbuka di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Papua Barat, Jumat (26/6/2026). Langkah resmi...Read More

Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (ADVOKAI) Sulawesi Utara resmi menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado. Langkah ini ditandai dengan pertemuan resmi jajaran pengurus AdvoKAI yang dihadiri Koordinator Presidium Wilayah Sulawesi DPP Pusat Kongres Advokat Indonesia Adv. Muh. Israq Mahmud, S.H., CLA., CIL. bersama Rektor UNSRAT, Prof. Dr. Ir. Berty Alexander Sompie,...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Barat secara resmi menutup rangkaian Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026 yang berlangsung selama lima hari, sejak 22 hingga 26 Juni 2026. Penutupan program yang berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) ini dilaksanakan langsung di kampus STHB, Jumat (26/6/2026). Sebanyak 18 peserta yang berasal...Read More

Advokat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi Lampung kembali mengikuti Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah/Janji Advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Cakra Alam, S.H., M.H. Ini merupakan kali ketiga DPD KAI Lampung mengadakan prosesi penyumpahan di...Read More

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka pada Rabu, 17 Juni 2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, jika dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Kalimantan Timur mencetak rekor baru dalam ‘pencarian bakat’ penegak hukum. Sebanyak 38 calon advokat resmi mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat (UKDPA) yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, mulai 11 hingga 14 Juni 2026. Jumlah peserta kali ini tercatat sebagai...Read More

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) secara resmi menganugerahkan Piagam Penghargaan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta tokoh advokat berprestasi. Penyerahan penghargaan prestisius ini berlangsung dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI Ke-18 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu, 6 Juni 2026 lalu. Penghargaan...Read More