Pemerhati hukum Prof Henry mendukung hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kapolda NTT soal pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin 28 Oktober 2024. Prof Henry Indraguna yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP KAI menyampaikan, Kapolda NTT Irjen Daniel...Read More
DPRD Salatiga setuju untuk menjalin kerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Salatiga untuk bersama sama mewujudkan kemajuan bidang hukum di Salatiga. Dalam audiensi yang digelar Kongres Advokat Indonesia (KAI) hadir secara langsung Advokat gaek yang juga mantan Ketua DPC KAI Kota Salatiga, Suroso ‘Ucok’ Kuncoro bersama tiga pimpinan presidium DPC KAI Kota Salatiga terpilih...Read More
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp 996 Miliar beserta logam mulia seberat 51 kilogram dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, beberapa waktu lalu. Kasus ini pun mendapatkan perhatian serius dari Politisi Golkar, Prof Henry Indraguna, SH. MN. Prof Henry Indraguna menilai dengan ditetapkannya Zarof Ricar sebagai tersangka perantara suap dalam kasus...Read More
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Agung mengungkap dan menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka suap dengan nilai fantastis Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram selama 10 tahun. Teranyar ZR mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung itu terlibat praktik penanganan perkara putusan bebas kasasi...Read More
Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA. saat membuka Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercablub) DPC KAI Karawang, Minggu (20/10) menyampaikan bahwa peningkatan soliditas organisasi sangat penting dilakukan, salah satunya dengan cara kolaborasi antara pusat dan daerah. “Saya mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga...Read More
Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA berharap pengurus KAI di daerah dapat mewujudkan misi KAI secara global yaitu program satu desa satu advokat. Hal tersebut disampaikan Heru saat membuka Konferensi Cabang KAI DPC Klaten, Sabtu (19/10) di Hotel Grand Tjokro,...Read More
Advokat muda Adv. Handrianus Handyar Rhaditya S.H yang akrab disapa Handy terpilih sebagai Ketua Presidium DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Salatiga untuk lima tahun kedepan dalam Konferensi Cabang DPC KAI Kota Salatiga di SMK Nusa Persada, Rabu (16/10). Selain Handy, turut menjadi terpilih Adv. Totok Suprapto, S.H., M.H dan Adv. Budi Sulisyta Aji S,...Read More
Kongres Advokat Indonesia DPD Nusa Tenggara Barat (KAI DPD NTB) menyelenggarakan Konferdalub (Konferensi Daerah Luar Biasa) yang dihadiri Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA. dan angora Presidium DPP KAI Adv. Pheo M. Hutabarat, SH pada, Sabtu, 12 Oktober 2024 di Montana Premiere Senggigi, NTB. Dalam kesempatan...Read More
Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto beranggapan bahwa aksi cuti bersama para hakim tidak hanya sebagai gambaran kecilnya remunerasi, namun lebih jauh, ini merupakan respon atas sistem penegakan hukum yang belum sempurna. “Pemerintah harus fokus pada perbaikan kesejahteraan aparat penegak hukum sekaligus fasilitasi para advokat dalam rangka peningkatan kewenangan dalam sistem...Read More
Sebuah organisasi advokat yang ideal adalah single bar, dengan mengacu pada satu aturan pusat. Namun jika hal itu tidak memungkinkan untuk diterapkan, maka multi bar bisa menjadi pilihan. Dengan syarat, diperlukan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) untuk menjaga kode etik dan marwah advokat sebagai profesi yang officium nobile. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH...Read More
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Aturan baru itu, ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024. PMK ini juga memberikan wewenang besar kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk memantau transaksi keuangan nasabah. Salah satunya, isi ketentuan baru dalam PMK yang...Read More
Pasca Kongres IV Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Surakarta, organisasi advokat KAI memiliki sistem baru kepemimpinan yaitu sistem presidium dengan menganut pengambilan keputusan secara kolektif kolegial. Berjalan waktu, Presidium DPP KAI yang terpilih saat Kongres IV KAI telah merampungkan kepengurusan untuk periode 2024-2029. “Presidium DPP telah rapat bersama pada 1 Agustus kemarin, dan kemudian telah...Read More