Saya beruntung, sungguh beruntung. Diangkat ke lantai 32, ke Kantor yang menempati puncak tertinggi di sebuah gedung di bilangan lokasi strategis, saya mengambil 2 (dua) semantik terbaik, paradoks yang seimbang. Pertama, memandang rendah, atau kedua, melihat ke bawah. Saya mengenali mereka dengan baik dalam waktu yang tidak singkat untuk mengambil sebuah kesimpulan. Banyak sekali perenungan, tentang duduk perkara, fakta, tanggungjawab dan...Read More

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang baru saja disahkan Presiden Prabowo Subianto membawa satu terobosan yang lama dinanti. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Dana Abadi Korban. Negara kini bisa membayar hak korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi restitusi. Di atas kertas ini tampak sebagai kemenangan besar bagi korban. Namun sejarah...Read More

Oleh : Adv. Arif Muhammad Iyan S.H. Di bawah langit Semarang yang menyaksikan saksi sejarah, tinta emas menari merayakan babak baru. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026, saat matahari ikut menyinari peresmian rumah perjuangan DPD KAI Jawa Tengah, sebuah artikel lahir—bukan sekadar kata, melainkan detak jantung keadilan yang bergema dari hati para penerus pejuang keadilan....Read More

Setiap profesi hukum lahir dari pertarungan dua daya yang tidak pernah benar-benar berdamai: daya yang hendak mengaturnya agar tunduk pada kepentingan negara, dan daya yang hendak membebaskannya agar tetap mandiri melayani keadilan. Advokat Indonesia hidup tepat di titik pertemuan dua daya itu. Untuk memahaminya, ada baiknya kita meminjam metafora yang belakangan mengemuka dalam wacana politik...Read More

Perdebatan mengenai kewenangan penyidik Polri dalam memeriksa pejabat tinggi Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), kembali menjadi sorotan publik. Munculnya pertanyaan apakah pemeriksaan terhadap Jampidsus harus terlebih dahulu mendapat izin Presiden memicu beragam pandangan di tengah masyarakat maupun kalangan praktisi hukum. Menanggapi isu tersebut, Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang,...Read More

Bayangkan sebuah gedung pengadilan sebagai panggung sandiwara besar bernama sistem peradilan. Ada polisi yang menangkap, jaksa yang menuntut, hakim yang memutus — dan di sudut lain berdiri advokat, yang selama ini dianggap “hanya” pendamping, padahal sesungguhnya ia adalah inti pelaku peradilan yang membuat proses itu fair untuk diselenggarakan. Tanpa advokat, sidang bukan lagi ajang mencari...Read More

Peta jalan pembaruan hukum bagi profesi advokat di Indonesia memasuki babak baru. Perwakilan koalisi yang per hari ini telah beranggotakan 22 Organisasi Advokat (OA) dan mungkin saja akan terus bertambah, termasuk Kongres Advokat Indonesia (KAI), secara resmi telah diterima oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. serta Ketua...Read More

Setiap kali organisasi advokat di Indonesia terbelah, entah karena konflik kepengurusan, dualisme kepengurusan, atau perdebatan legitimasi, muncul pertanyaan yang jarang dijawab tuntas, kalau wadahnya sedang goyah, apakah status advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum ikut goyah juga? Pertanyaan ini terasa filosofis, tapi sesungguhnya sangat konkret, praksis. Ia menentukan apakah seorang advokat yang disumpah dan menjalankan tugasnya...Read More

Dua tahun, itulah tenggat yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyusul Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan perbaikan menyeluruh atas tata kelola organisasi Advokat. Di atas kertas, tenggat itu terdengar longgar. Namun bagi siapa pun yang mengikuti dari dekat karut-marutnya dunia Advokat Indonesia sepanjang dua dekade terakhir, dua tahun adalah...Read More

Ada ironi yang sulit dihindari ketika membicarakan RUU Perampasan Aset hari-hari ini. RUU ini dirancang untuk memberi negara instrumen yang lebih tajam dalam mengambil kembali harta hasil korupsi. Tetapi bersamaan dengan itu, publik justru disuguhi tontonan yang mengguncang fondasi kepercayaan pada institusi yang justru diharapkan menjadi eksekutor RUU ini kelak: Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Awal...Read More

Isu ketegangan antar-institusi penegak hukum yang mencuat dalam pusaran kasus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan hukum. Menanggapi fenomena tersebut, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menegaskan perlunya langkah ekstrem untuk merombak tata kelola regulasi penegakan hukum di Indonesia secara...Read More

Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang meresmikan sistem wadah jamak (multi bar) bukan sekadar perubahan regulasi hukum di atas kertas. Momentum historis ini dipandang sebagai genta spiritual yang mengubur ego eksklusivitas sistem wadah tunggal (single bar) demi melahirkan keadilan yang membumi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pakar hukum Prof. Henry Indraguna berpandangan bahwa putusan MK tersebut...Read More