Para advokat dari Kongres Advokat Indonesia DPD Nusa Tenggara Barat resmi disumpah di Pengadilan Tinggi NTB pada Selasa, 20 Januari 2026. Pada sumpah kali ini tercatat dengan kepesertaan terbanyak dibandingkan dengan organisasi advokat lain yang turut disumpah, yaitu 37 advokat dari sekitar 90 advokat dari organisasi advokat lainnya. Presidium DPD KAI NTB Adv. Oke Wiredarme,...Read More

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 dinilai sebagai momentum paling menentukan dalam sejarah reformasi hukum pidana Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presidium DPD Kongres Advokat Indonesia (ADVOKAI) Jawa Timur, Dr. Fajar Rachmad DM., S.H., M.H., dalam pandangan hukumnya...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Lampung secara resmi menyerahkan Surat Mandat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak kepada Adv.Neni Triani, S.H, sebagai Ketua LBH Perempuan dan Anak DPD KAI Lampung. Penyerahan mandat dilakukan langsung oleh Ketua DPD KAI Provinsi Lampung, Adv. Lukman Nur Hakim, SH, CIL, pada Rabu, 14 Januari, bertempat...Read More

Pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan rencana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Gorontalo menggelar diskusi publik bertema “KUHP dan KUHAP Baru: Reformasi Hukum Pidana dan Tantangan Penerapannya” pada Jumat (9/1/2026), di Kota Gorontalo. Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas institusi penegak hukum. Mereka di antaranya...Read More

Indonesia kini memiliki dasar hukum pidananya sendiri, yaitu KUHP dan KUHAP yang resmi berlaku awal tahun 2026 ini. Kongres Advokat Indonesia turut menjadi entitas yang berperan aktif berkontribusi positif baik dari sisi diskursus hingga menyampaikan banyak masukan khususnya terkait dunia advokat pada undang-undang tersebut. Ketua DPD KAI Jawa Barat Adv. Deny M. Ramdhany, S.H., CME.,...Read More

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resi berlaku sejak 2 Januari 2026. Salah satu hal yang mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk pimpinan Kongres Advokat Indonesia adalah kewenangan kepolisian dalam penyidikan. Polri ditetapkan sebagai penyidik utama yang berwenang menangani seluruh tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3), (4), dan...Read More

Sesuai maksud dan tujuan didirikannya Kongres Advokat Indonesia, sebagai organisasi profesi advokat, KAI memiliki tugas dan kewajiban yang sangat fundamental yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia para AdvoKAI agar bisa lebih kompeten dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan jasa hukum pada klien. Berangkat dari makna dan substansi tujuan KAI tersebut, Kongres Advokat Indonesia DPD Nusa...Read More

Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pengangkatan advokat sekaligus pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI se-NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (27/12/2025). Sebanyak 34 Advokat KAI diangkat dalam acara tersebut. Acara dihadiri langsung Ketua Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., bersama sejumlah pengurus...Read More

Jawa Timur – AdvoKAI Jatim menunjukkan sikap tegas dan solid dengan melakukan pendampingan hukum di Polres Sampang terhadap dugaan kriminalisasi yang dialami seorang advokat saat menjalankan tugas profesinya. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai berpotensi menyimpang dan mencederai independensi profesi advokat. Kasus ini bermula dari adanya laporan pidana dugaan...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Timur kembali gelaran Seminar Nasional Pemahaman KUHAP Baru pada Sabtu, 20 Desember 2025. Kegiatan ini melanjutkan pembahasan dari sesi pekan sebelumnya, dengan fokus pada pendalaman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Seminar yang berlangsung di Rhythm Lounge & Bar, Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya tersebut...Read More

Kongres Advokat Indonesia (KAI) turut terpanggil untuk peduli dan berbagi ke para korban bencana alam longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai aksi solidaritas kemanusiaan. DPP KAI mengimbau para advokat-advokat KAI secara khusus dan masyarakat luas secara umum untuk berdonasi dan berpartisipasi dalam bentuk penggalangan dana yang dimulai pada tanggal...Read More

Menyusul putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada konglomerat Mintardjo Halim Oktober lalu, pada Senin, 3 November 2025, Pengadilan menunjuk Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH., MH.; Dr. Joyada Siallagan, SE., S.Sos., SH., MH.; Giovanny Philip Octavia L, SH.; dan Anisha Wahyuningtyas, SH untuk mengurus boedel pailit. Per tanggal 2...Read More