SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI/ADVOKAI) Jawa Timur menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai langkah memperkuat perhatian terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan anggota profesi advokat. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kalangan profesional, termasuk advokat yang menjalankan praktik secara mandiri....Read More

Perlindungan terhadap profesi advokat tidak cukup hanya diwujudkan melalui penguatan integritas, independensi, dan profesionalisme. Di balik tanggung jawab membela hak-hak masyarakat serta memperjuangkan keadilan, advokat juga menghadapi risiko pekerjaan yang membutuhkan perlindungan konkret, termasuk risiko kecelakaan kerja dan kematian. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur mengambil langkah...Read More

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur menggelar Sidang Terbuka Pengangkatan Advokat KAI Wilayah Jawa Timur pada Sabtu (24/10/2026) di Surabaya. Sidang dipimpin langsung Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI, Adv. Diyah Sasanti R, SH., MH., MBA., M.Kn., CLA., CIL., CLI., CRA. Dalam sidang tersebut, 28 advokat resmi diangkat dan diambil...Read More

Dinamika pembaruan hukum nasional memasuki babak penting. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 yang dirangkai dengan diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Forum ini menjadi momentum strategis untuk mengonsolidasikan organisasi sekaligus merumuskan gagasan bagi masa depan profesi advokat...Read More

Presidium DPD Kongres Advokat Indonesia (ADVOKAI) Jawa Timur, Dr. Fajar Rachmad DM., S.H., M.H., mengajak sejawat advokat memperkuat soliditas dalam mengawal pembaruan Undang-Undang Advokat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan advokat untuk memastikan perubahan regulasi menjamin kemandirian profesi, memperbaiki standar kompetensi, dan memperkuat penegakan etik. Hal itu menjadi pokok paparannya dalam Forum Diskusi Nasional RUU Advokat yang...Read More

SURABAYA – Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu direvisi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Diskusi Nasional yang digelar DPD KAI Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (24/10/2026). “UU Nomor 18 Tahun 2003 sudah tidak sesuai...Read More

Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv. Diyah Sasanti, R., S.H., M.B.A., M.H., M.Kn., menegaskan bahwa tata kelola profesi advokat di Indonesia sudah mendesak untuk ditata ulang. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Nasional dengan materinya yang bertajuk “RUU Advokat: Menata Masa Depan Profesi Advokat Indonesia”. Diskusi ini diadakan oleh DPD KAI...Read More