Ahok: Lulung Sarjana Hukum, "Ngerti" Undang-Undang KPK Enggak Sih?
Ahok Lulung Sarjana Hukum, Ngerti Undang-Undang KPK Enggak Sih

Ahok: Lulung Sarjana Hukum, “Ngerti” Undang-Undang KPK Enggak Sih?

Ahok Lulung Sarjana Hukum, Ngerti Undang-Undang KPK Enggak Sih

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana bersama puluhan anggota Dewan lainnya yang akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus RS Sumber Waras.

“Tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung yang menyandang gelar sarjana hukum dan mempunyai kantor pengacara, dia ngerti enggak sih Undang-Undang KPK?” kata Basuki, di Makodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).

Basuki menyebut KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa dipengaruhi siapa pun. Ia mengatakan, KPK tak akan terpengaruh meskipun Lulung membawa 1.000 anggota Dewan.

“Saya yakin KPK akan kerja profesional. Jangankan untuk nyolong, niat kami pengin nyolong (anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras) saja kagak ketemu,” kata Basuki.

Lulung sebelumnya menyebutkan, pada Rabu ini, ada sekitar 50 anggota DPRD DKI Jakarta akan mendatangi Gedung KPK. Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Pada Desember 2015, sejumlah anggota DPRD DKI sempat melaporkan dugaan korupsi RS Sumber Waras ke KPK.

Laporan itu didasari atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan RS kanker itu.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024
Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024