Tribunnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Bandung tahun 2011. Pengesahan tersebut karena partai berlambang kabah itu kini sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya mengesahkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 4 September...Read More