Okezone.com – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai perlu adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo terutama dalam hal penegakan supremasi hukum. “Penegakan hukum selama kepemimpinan Presiden Jokowi masih kacau balau, mafia kasus dimana-mana, korupsi masih terus berjalan,” jelas Neta dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu...Read More

Hukumonline.com – Kasus dugaan mega skandal Bank Century senilai Rp6,7 triliun tak berujung usai. Meski KPK DPR melalui Pansus Century sudah memberikan rekomendasi, namun KPK tidak menindaklanjuti seluruhnya. Pasalnya, KPK dinilai tidak memproses seluruh nama yang ditengarai kuat terlibat. Atas dasar itulah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendaftarkan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....Read More

Bisnis.com – PT JNE meminta Kemenkominfo membuatkan payung hukum untuk seluruh pemain layanan jasa logistik sejalan dengan peta jalan (road map) e-commerce bidang logistik yang telah dirilis pemerintah beberapa waktu lalu. Feriadi, Presiden Direktur JNE mengapreasi sikap Kemenkominfo yang telah merilis road map e-commerce beberapa waktu lalu dan telah dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu...Read More

Beritasatu.com – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai revisi UU KPK merupakan wujud sesat berpikir dari DPR RI. Menurutnya, sesat berpikir tampak dalam empat poin revisi UU KPK yang dianggap DPR memperkuat KPK, namun justru memperlemah KPK. Keempat poin yang dimaksud Abdul adalah pembentukan dewan pengawas KPK, pemberian wewenang Surat Perintah...Read More

Cnnindonesia.com – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan, sasaran utama kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah aparat penegak hukum. Hal itu berdasarkan Tap MPR Nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan KKN di Indonesia. Arah kebijakan itu menurutnya untuk mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan, terutama...Read More

Okezone.com – Pemerintah memastikan tengah menyiapkan tim hukum untuk melakukan gugatan terkait keterlambatan penerimaan pesawat tempur Super Tucano. Terlebih produsen burung besi asal Brazil, Embraer memiliki tanggungan sebesar lima persen dari total kontrak yang disepakati pada 2010 silam. “Ya kan nanti prosesnya dengan biro hukum kita, kita tidak tau apakah mau bakal pakai pakar hukum...Read More

Kai.or.id – Tertangkapnya seorang advokat oleh KPK baru-baru ini semakin memperkuat sinyalemen bahwa dunia peradilan kita saat ini masih kotor dan penuh dengan transaksional. Ini memperlihatkan kepada kita tentang wajah dunia advokat yang sebenarnya. Di satu sisi kita mengutuk habis praktek-praktek suap-menyuap seperti itu. Namun disisi lain kita telah dihadapkan pada satu situasi yang tidak bisa dihindari....Read More

Merdeka.com – Pemerintah bakal memperketat kebijakan hunian berimbang. Hunian berimbang merupakan perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, megah dan mewah atau dalam bentuk rumah susun. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan hunian berimbang akan diperketat melalui penerbitan peraturan pemerintah. Peraturan ini...Read More

Wartakota – Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR RI mengunjungi Siti Sri Mariani alias Ani (20) di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Sabtu (13/2/2016). Ani merupakan pembantu rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan majikannya sendiri, Meta Hasan Musdalifah (40). Dalam kunjungannya yang didampingi Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Agung Budijono tersebut, Irma meminta aparat penegak...Read More

Berisatu.com – Peneliti senior CSIS J. Kristiadi menilai publik sampai sekarang masih menunggu sikap tegas Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK. Sikap Jokowi sangat penting agar institusi KPK tidak dilemahkan melalui revisi UU KPK. “Saya pikir publik masih menunggu sikap tegas Presiden bahwa revisi ini tidak diterima dan ditolak,” ujar Kristiadi di kantor...Read More

Jawapos.com – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantaan Korupsi makin deras. Setelah sejumlah fraksi di DPR menolak, kali ini giliran para pakar hukum yang mengkritisi. Pengacara yang sering berhadapan dengan KPK, Maqdir Ismail meminta DPR fokus merevisi mengatur hal-hal yang selama ini rentan menjadi masalah. Contohnya, revisi terhadap pasal 21 UU KPK. Pada pasal itu, pimpinan...Read More

Inilahkoran.com – DPC Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kota Bandung akan segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Nantinya LBH tersebut akan memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. Ketua DPC HAMI Kota Bandung Michael TI Siahaan menyatakan, LBH HAMI dibentuk untuk merespons keadilan terhadap masyarakat kurang mampu. HAMI akan fokus membantu masalah...Read More