SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Timur atau ADVOKAI JATIM memastikan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI 2026 yang akan digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 5–6 Juni 2026 mendatang. Kegiatan nasional yang dipusatkan di Hotel Lombok Raya tersebut diproyeksikan menjadi momentum strategis konsolidasi...Read More
Kongres Advokat Indonesia kerjasama dengan Divkum Polri dan Universitas Borobudur kembali menggelar PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan UKDPA (Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat) pada 18-23 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti para anggota Polri. Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL.,...Read More
Kongres Advokat Indonesia direncanakan akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI 2026 di Hotel Lombok Raya di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 05-06 Juni 2026 mendatang. Rakernas merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk merumuskan rencana kerja strategis dan arah kebijakan organisasi serta untuk melakukan konsolidasi dan penguatan antara dewan pimpinan pusat (DPP) dengan...Read More
Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Barat menyampaikan dukungan penuh serta menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (Rakernas DPP KAI) Tahun 2026 yang akan digelar pada 5–6 Juni 2026 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan nasional tersebut juga menjadi momentum istimewa dalam...Read More
Sebuah dialog imajiner lintas zaman dan peradaban. Perbincangan berlangsung di suatu waktu, tanpa batas, hanya ada pikiran, argumen, dan kegelisahan. Hujan rintik-rintik sejak sore, aroma tanah basah menyusup ke dalam pendopo Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien, Takeran, melalui jendela-jendela kayu jati tua yang separuh terbuka. Di ruang makan utama, ruangan dengan langit-langit tinggi, dinding putih dingin,...Read More
Rapat Kerja Nasional Kongres Advokat Indonesia (Rakernas KAI) 2026 direncanakan akan digelar di Nusa Tenggara Barat pada 5-6 Juni. Rakernas yang akan dihadiri lebih dari seribu advokat ini merupakan bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) KAI ke-18 dengan tema “Intelektual dan Sosial” sebagai refleksi peran advokat di era modern. Untuk pelaksanaan Rakernas tersebut, Presidium DPP...Read More
DPP KAI kembali menggelar Sidang Terbuka Pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia pada Senin, 27 April 2026 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. Sidang yang mengangkat puluhan advokat dan berlangsung penuh khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., bersama jajaran Presidium DPP KAI....Read More
Kongres Advokat Indonesia memohon atensi dan perlindungan hukum dari Kapolri Jend. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. terkait peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dialami salah satu anggota Kongres Advokat Indonesia di Jawa Barat, Adv. Aroli Ndraha, SH. saat menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat, Selasa, 21 April 2026 di Kompleks Gading Tutuka II...Read More
Kongres Advokat Indonesia DPD Jawa Tengah menggelar Konferensi Daerah pada Sabtu-Minggu (18-19/4/2026) di Villa BPR Bank Arto Moro, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini langsung dihadiri Ketua Presidium DPP Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., didampingi Anggota Presidium DPP KAI Adv. Muh. Israq Mahmud, SH., CLA., CIL., dan Adv. Dr. Umar...Read More
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengaudit kerugian negara. MK mengatakan BPK berwenang menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara yang berkaitan dengan suatu perbuatan kerugian negara. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK pada Senin, 9 Februari 2026. Putusan ini diputus oleh sembilan...Read More
Advokat memiliki peran sangat penting bagi dunia usaha, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Sebab, dunia usaha pada dasarnya selalu bersinggungan dengan berbagai aspek hukum, mulai dari perizinan, kontrak bisnis, hingga potensi sengketa. “Bagi kami para pengusaha, kepastian hukum itu bukan sekadar istilah formal di atas kertas. Itu benar-benar menjadi kebutuhan sehari-hari...Read More
