Penulis dalam hal ini selalu merasa miris, seringkali melihat bahkan merasakan satu adegan yang berulang di ruang sidang, di media sosial, bahkan di ruang rapat pejabat publik: seorang advokat dicecar bukan karena argumen hukumnya keliru, melainkan karena kliennya. Advokat pembela terduga koruptor disebut “pembela koruptor”. Advokat pendamping terduga teroris dituding “simpatisan teroris”. Advokat yang mengurus sengketa lahan...Read More

Hubungan hukum dan politik di Indonesia: ibarat lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum adalah rel, dan politik adalah lokomotifnya, maka terlalu sering lokomotif itu berjalan liar, meninggalkan jalur yang seharusnya ia lalui. Ini bukan sekadar metafora yang indah didengar. Ini adalah keluhan yang lahir dari pengamatan panjang tentang bagaimana produk hukum di...Read More

Ada satu pola yang belakangan mudah dikenali di berbagai belahan dunia: persoalan yang dulu diselesaikan lewat pemungutan suara di parlemen, referendum, atau negosiasi politik, kini justru berakhir di meja hakim. Sengketa hasil pemilu, definisi jati diri sebuah bangsa, batas kewenangan presiden, bahkan pertanyaan tentang siapa yang berhak disebut warga negara “sah” secara ideologis, semuanya pernah...Read More

Dari ruang sidang kolonial di Den Haag pada 1928 hingga ruang sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta hari ini, ada satu benang merah yang tidak pernah putus: setiap kali kekuasaan dan hak asasi berhadap-hadapan, hukum membutuhkan orang yang mampu membelanya di depan hakim. Itulah advokat. Ketika Empat Mahasiswa Duduk sebagai Terdakwa Pada 9 Maret 1928, di...Read More

Penulis adalah Advokat yang saat ini coba mengkaji suatu perkara yang menjadi sorotan publik, bahkan ahli hukum, terutama manusia politik. Dalam hal ini penulis mengesampingkan perasaan, pure profesionalisme. Asvokat dapat menolak perkara jika bertentangan dengan hati nurani, dan itu jadi petunjuk bahwa profesi ini bukan urusan bisnis, klien dan profit. Yang terpenting adalah keluasan wawasan pengetahuan,...Read More

Kita paham bahwa undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat, disahkan melalui rapat paripurna yang panjang, lalu dalam hitungan bulan diubah maknanya oleh sembilan hakim yang tidak pernah dipilih lewat pemilu. Itulah yang berulang kali terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Frasa dihapus, syarat usia digeser, masa jabatan diperpanjang — semua lewat selembar putusan. Sebagian orang...Read More

Tan Malaka tidak pernah menulis risalah khusus tentang profesi advokat. Ia seorang pejuang revolusioner, bukan sarjana hukum, dan sepanjang hidupnya lebih sibuk merumuskan strategi pergerakan ketimbang mengurusi etika profesi. Tetapi justru karena itu, satu kalimat yang ia selipkan dalam Aksi Massa (1926) terasa mengejutkan sekaligus menohok. Ketika mengulas sikap Mr. Singgih dan Indonesische Studieclub, Tan...Read More

Pola pembentukan hukum semacam ini, membuat undang-undang baru untuk setiap persoalan sektoral tanpa mendudukkannya dalam satu kerangka besar pembaruan agraria yang utuh, hanya akan melahirkan lebih banyak titik singgung dan potensi tumpang tindih norma baru, alih-alih menyelesaikan akar masalah. Pemetaan yang lebih rinci soal titik singgung ini sebetulnya sudah tersedia. Matriks yang membandingkan RUU Masyarakat...Read More

Perjalanan Adv. Deny M. Ramdany, S.H., tidak hanya dapat dilihat dari profesinya sebagai advokat dan kiprahnya sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat. Di balik aktivitasnya di dunia hukum, Adv. Deny memiliki perjalanan panjang dalam olahraga bela diri, organisasi olahraga dan komunitas. Pengalaman tersebut membentuk satu karakter yang kemudian terus dibawanya ke berbagai...Read More

Sudah lebih dari sepuluh tahun Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat terjebak di Senayan tanpa kepastian. Naskahnya sudah ada sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sempat digodok sampai tingkat panitia khusus, lalu diteruskan ke era Jokowi dengan draf hasil harmonisasi Panitia Kerja pada 2018, diusulkan kembali akhir 2019, dan hingga memasuki 2026 tetap saja berstatus rancangan. Padahal...Read More

Di balik jargon pembangunan, kemakmuran, dan modernisasi, selalu ada rakyat kecil yang kehilangan tanah, kehilangan hasil kerja, dan kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Itulah yang terjadi di Hindia Belanda selama tiga setengah abad penjajahan Belanda, dari kedatangan kongsi dagang VOC pada awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Di balik rangkaian kebijakan yang berganti...Read More

Belanda pernah punya utang budi kepada bumiputra dan Politik Etis adalah cara mereka membayarnya. Kalimat ini terdengar mulia. Tapi begitu ditelusuri lebih dalam, terutama pada bagaimana kebijakan itu benar-benar dijalankan di lapangan, wacana balas budi itu ternyata hanya sampul. Di baliknya berjalan sebuah mekanisme yang pelan-pelan mengambil alih tanah, air, dan tenaga rakyat, dengan bungkus...Read More