Beritasatu.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa negara tidak diatur oleh preman. Melainkan, ada aturan yang telah dibuat dan harus ditaati. Oleh karena itu, Luhut memastikan bahwa pemerintah pusat akan menyokong upaya penertiban daerah sepanjang bantaran Kali Angke di Jalan Kepanduan II, RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan...Read More

Indopos.co.id – Hari ini, Senin (16/2/2016), Sidang lanjutan kasus kepemilikan narkoba dengan tersangka Yeung Man Fung kali ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan agenda pengajuan eksepsi. Sidang lanjutan ini merupakan upaya hukum tersangka yang merasa menjadi korban rekayasa kasus kepemilikan narkoba yang dilakukan jajaran petugas Polda Metro Jaya. Sidang yang dipimpin Ibnu...Read More

Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan kasus hukum yang menimpa dua mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), serta penyidik lembaga antikorupsi, Novel Baswedan, harus diselesaikan dalam jalur hukum. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, JK menyerahkan keputusan akhir pada pihak yang berwenang, yaitu Kejaksaan...Read More

Jpnn.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (16/2). Mereka meminta pihak kejaksaan mengadili dua komisoner KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) serta penyidik KPK Novel Baswedan. Kejagung bukan mengeluarkan deponering. “Apabila deponering diberikan merupakan pelecehan terhadap penegakan hukum...Read More

Kompas.com — Kuasa hukum warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, meminta agar aparat kepolisian dan TNI tidak perlu turun tangan dalam penertiban wilayah tersebut. Menurut dia, masyarakat dan pemerintah mempunyai kesamaan hak di mata hukum. Ia meminta para pihak tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka punya. “Ini warning ya. Jadi polisi dan TNI tugasnya mengamankan, bukan...Read More

Sindonesw.com – SMS atau pesan singkat yang dikirim CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo kepada Kepala Subdirektorat Pidana Khusus Kejaksaan Agung Yulianto merupakan salah satu hal yang dibahas dalam rapat panitia kerja penegakan hukum DPR malam ini. Agenda rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu mendengarkan pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII)...Read More

CNNIndonesia.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini pemerintah bakal gagal menjalankan hukuman kebiri meskipun aturan terkait hukuman tersebut berhasil disahkan. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan eksekusi hukuman kebiri pada umumnya harus mendapatkan persetujuan dari orang yang akan menjalaninya. Ia juga mengatakan dokter punya kode etik yang menyatakan mereka tidak bisa melakukan...Read More

Pikiranrakyat.com – Ribuan kelompok tani di Kab. Bandung terancam tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah karena belum berbadan hukum dan disahkan Menkum HAM. Kelompok tani meminta keringanan karena untuk mengurus badan hukum membutuhkan biaya yang tak sedikit. “Berorganisasi saja barang baru bagi petani yang ada di desa-desa apalagi harus berbadan hukum,” kata Ketua Kelompok Tani...Read More

Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai membutuhkan sebuah lembaga pengawas agar berjalan lebih efektif dan pasti. Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin membantah kekhawatiran banyak pihak jika dewan pengawas akan melemahkan fungsi, tugas, dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya lembaga apapun dalam prinsip konstitusional harus ada lembaga pengawasan. “Menurut saya,...Read More

Rmol.co – Mabes Polri didesak segera melakukan penahanan terhadap Bupati Maros Sulawesi Selatan Hatta Rahman, setelah menetapkannya sebagai tersangka. Hal ini penting agar ada kepastian hukum mengingat Hatta Rahman akan segera dilantik kembali sebagai bupati untuk periode kedua. Tuntutan itu disampaikan ratusan massa yang tergabung dalam Pelopor Aksi Untuk Pembaruan (Pekan) 21 dengan menggelar unjuk...Read More

Republika.co.id – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, Polri akan tetap memproses hukum kepala daerah terpilih yang tersangkut kasus. Namun, pengusutan akan dilakukan setelah proses Pilkada selesai. “Pilkada kan belum selesai, kecuali pilkada selesai, dilantik, proses hukum,” ujar Badrodin, di Mabes Polri, Senin (15/2). Ditanya terkait apabila ada kepala daerah terpilih dan tersangkut kasus namun...Read More

Harianterbit.com – Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya siap mengamankan proses relokasi warga Kalijodo, dengan melakukan operasi penegakan hukum, terhadap pelaku premanisme, narkoba, prostitusi dan perjudian. “Polda Metro Jaya tentunya memback up rencana pemerintah provinsi (DKI Jakarta),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal di Gedung Utama Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/2/2016)....Read More