Istana Bantah Presiden Jokowi Kirim Surpres untuk Revisi UU KPK
Istana Bantah Presiden Jokowi Kirim Surpres untuk Revisi UU KPK

Istana Bantah Presiden Jokowi Kirim Surpres untuk Revisi UU KPK

Istana Bantah Presiden Jokowi Kirim Surpres untuk Revisi UU KPK

Kompas.com – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat presiden (Surpres) ke DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Tidak benar surat presiden sudah dikirim (ke DPR),” ujar Johan di Jakarta, Jumat (19/2/2016) siang. Menurut dia, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerima usulan draf revisi UU KPK. Draf revisi UU KPK itu masih berada di DPR.

Para wakil rakyat tersebut pun belum mengadakan sidang paripurna. Sidang baru akan digelar Selasa (23/2/2016) yang akan datang. “Lah pembahasan di tingkat paripurna DPR saja kemarin Kamis dibatalkan dan diundur pekan depan. Karena itu belum ada (Supres),” ujar Johan.

Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang menolak rencana revisi UU itu. Belakangan, dua fraksi lain mengikuti langkah Gerindra, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura tetap menginginkan adanya revisi terhadap UU KPK.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah rancangan undang-undangan yang berasal dari Presiden diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat presiden (Supres).

Isi Supres itu adalah menunjuk menteri yang akan ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalangan akademisi yang menolak adanya revisi UU KPK menganggap Presiden Jokowi bisa saja tidak mengeluarkan supres itu sehingga revisi tidak akan dilanjutkan.

Mereka menganggap draf revisi UU KPK terbaru yang mencantumkan dewan pengawas hingga izin penyadapan akan melemahkan lembaga itu.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024