Detik.com – Isu adanya money politics kencang berhembus jelang munas Golkar. KPK diminta turun mengawasi munas partai berlambang pohon beringin itu.
“Saya sesalkan hal seperti itu terjadi, kalau caketum bergerak ke daerah boleh, tapi untuk berdialog. Sangat saya sayangkan kalau benar ada seperti itu apalagi kalau terang-terangan membagi-bagi. Makanya saya dari awal minta KPK kawal,” ujar Waketum Golkar Agung Laksono di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat.
Soal isu money politics jelang Munas Golkar awalnya dihembuskan oleh Nurdin Halid, yang menyebut ada caketum yang nyawer SGD 10 ribu ke pengurus DPD-DPD II Golkar Sulawesi Utara. Isu ini lalu disambar Bambang Soesatyo, yang mengaku mendapat informasi ada caketum lain yang bagi-bagi uang lebih besar.
Agung Laksono rupanya juga mendengar informasi yang sama, ada caketum bagi-bagi duit jelang munas Golkar. Namun Agung belum mau bicara banyak soal informasi yang didengarnya.
“Saya sudah mendengar hal tersebut memang ada, tapi saya tidak mau bicara dulu. Tapi mudah-mudahan tidak ada,” ujar Agung.
Wasekjen Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan seliweran informasi soal praktik politik uang menjelang munas partainya. Doli berharap ada sanksi berat untuk caketum yang ketahuan membeli suara.
“Ternyata keinginan kita untuk membuat munas berkualitas sudah dapat tantangan yang begitu berat. Politik transaksional yang ingin kita hapuskan sudah bergulir, perlu kerja keras lagi,” ujar Doli di tempat yang sama.
Doli mengatakan maraknya praktik money politics ini merupakan tantangan bagi panitia penyelenggara. Menurut dia harus ada mekanisme yang baik untuk dapat meminimalisir politik uang.
“Harus ada mekanisme sedemikian rupa. Minimalisir politik uang, panitia membuat mekanisme, disepakati kalau misalnya bisa disepakati. Kalau ada yang melanggar kualifikasi saja,” ujar Doli.
(Kongres Advokat Indonesia)
