Wartakota – Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR RI mengunjungi Siti Sri Mariani alias Ani (20) di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Sabtu (13/2/2016). Ani merupakan pembantu rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan majikannya sendiri, Meta Hasan Musdalifah (40). Dalam kunjungannya yang didampingi Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Agung Budijono tersebut, Irma meminta aparat penegak...Read More

Berisatu.com – Peneliti senior CSIS J. Kristiadi menilai publik sampai sekarang masih menunggu sikap tegas Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK. Sikap Jokowi sangat penting agar institusi KPK tidak dilemahkan melalui revisi UU KPK. “Saya pikir publik masih menunggu sikap tegas Presiden bahwa revisi ini tidak diterima dan ditolak,” ujar Kristiadi di kantor...Read More

Jawapos.com – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantaan Korupsi makin deras. Setelah sejumlah fraksi di DPR menolak, kali ini giliran para pakar hukum yang mengkritisi. Pengacara yang sering berhadapan dengan KPK, Maqdir Ismail meminta DPR fokus merevisi mengatur hal-hal yang selama ini rentan menjadi masalah. Contohnya, revisi terhadap pasal 21 UU KPK. Pada pasal itu, pimpinan...Read More

Inilahkoran.com – DPC Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kota Bandung akan segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Nantinya LBH tersebut akan memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. Ketua DPC HAMI Kota Bandung Michael TI Siahaan menyatakan, LBH HAMI dibentuk untuk merespons keadilan terhadap masyarakat kurang mampu. HAMI akan fokus membantu masalah...Read More

Tribunnews.com – Komisi III DPR menyerahkan sepenuhnya persoalan deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung. “Fraksi NasDem akan mendukung secara bulat apapun keputusan dari kejaksaan agung terkait deponering kepada dua mantan komisioner KPK tersebut.” “Deponering itu hak dan kewenangan Jaksa Agung,” ujar anggota Komisi III Taufiqulhadi, Sabtu (13/2/2016) dalam siaran pers yang...Read More

Indopos.co.id – Rencana Jaksa Agung HM Prasetyo yang akan mengeluarkan deponering terhadap dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) ‎menuai kecaman. Politisi asal Partai Nasionalis Demokrat itu pun‎ dinilai arogan mengingat kasus tersebut sudah P21 oleh pihak kepolisian. “‎Deponering kasus‎ BW dan Abraham Samad adalah bentuk sikap otoriter dan...Read More

Metrotvnews.com – Tenaga honorer kategori 2 (K2) nampaknya harus kembali gigit jari terkait keinginan mereka untuk diangkat menjadi PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengaku belum bisa mengabulkan permohonan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS secara otomatis. Kemenpan RB melalui juru bicaranya Herman Suryatman menyampaikan telah melakukan rapat maraton dengan lintas...Read More

Tribunnews.com – Komisi III DPR mengaku prihatin dengan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Kasubdit Kasasi Perdata dan Tata Laksana Perkara MA. Tetapi juga harus mengapresiasi KPK yang tetap sigap sehingga operasi tangkap tangan (OTT) itu membuahkan hasil. “Hasil OTT KPK terbaru itu diharapkan semakin menumbuhkan efek jera, baik bagi pelaku maupun oknum PNS penerima gratifikasi....Read More

Okezone.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, pengusaha, Ichsan Suaidi serta pengacara Ichsan, Awang Lazuardi Embat, pada Jumat 12 Februari 2016. Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, mereka bertiga ditangkap di tiga lokasi yang berbeda bersama tiga orang lainnya....Read More

Republika.co.id – Komisi Yudisial (KY) menyayangkan adanya pejabat di Mahkamah Agung (MA) yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (12/2) malam. Melalui juru bicara KY, Farid Wajdi, KY merasa prihatin atas penangkapan salah satu aparat pengadilan dalam OTT tersebut. “Kami menyayangkan, di tengah keinginan dan usaha banyak pihak dalam...Read More

Republika.co.id – Mahkamah Agung (MA) akan mencopot pejabat yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang terbukti. Juru Bicara MA, Suhadi, memberikan responsnya terkait keterlibatan salah satu pejabatnya yang terjaring OTT KPK. “Kalau jabatan, biasanya kalau proses dia ditahan. Berarti perkara harus berjalan dan bisa kemungkinan jabatannya dicopot,” kata Suhadi...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang yang salah satunya merupakan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Pantauan Sindonews, barang-barang atau dokumen hasil tangkap tangan itu langsung dibawa ke dalam Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Sabtu (13/2/2016). Dokumen sitaan diketahui tiba di Gedung...Read More