Swasta Diizinkan Jual Gas, Asal Punya Infrastruktur
Swasta Diizinkan Jual Gas, Asal Punya Infrastruktur

Swasta Diizinkan Jual Gas, Asal Punya Infrastruktur

Swasta Diizinkan Jual Gas, Asal Punya Infrastruktur

Okezone.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi Peraturan Pemerintah (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Dalam revisi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi menjadi prioritas dalam memanfaatkan gas bumi.

Pemerintah mengizinkan swasta menjadi pelaku usaha niaga (trader) gas bumi asalkan memiliki atau menguasai infrastruktur. Sebelumnya, hanya BUMN dan BUMD yang mendapatkan prioritas menjual gas bumi.

“Tadinya kan prioritas BUMN, BUMD, badan usaha swastanya enggak masuk. Nah itu yang kita revisi menjadi, alokasi itu bisa diberikan ke BUMN, BUMD atau badan usaha swasta sepanjang badan usaha ini, tiga-tiganya apakan dia BUMN, BUMD atau swasta, dia harus memiliki atau menguasai infrastruktur, boleh dapat alokasi,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas), IGN Wiratmaja Puja di kantornya, Selasa (22/2/2016).

Di sisi lain, dia mengatakan, ada aturan lain yang tidak diubah. Yaitu trader gas bumi diwajibkan memiliki atau menguasai infrastruktur apabila hendak mendapatkan alokasi gas bumi dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menekan adanya ‘calo’ dalam rantai penjualan gas.

“Kita revisi untuk memberi kesempatan badan usaha swasta yang punya infrastruktur untuk mendapat alokasi gas. Yang nggak punya (infrastruktur) nggak bisa dapat alokasi gas, harus punya infrastruktur,” sebutnya.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023