Kompas.com – Mahkamah Kehormatan DPR memutuskan memecat anggota DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu dianggap melanggar kode etik berat setelah dianggap terbukti melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya berinisial T (20). Putusan ini diambil dalam rapat pleno MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016). Rapat tersebut menyetujui putusan...Read More

Detik.com – Sudah keempat kalinya, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, M Taufik, menjalani pemeriksaan di KPK. Dia mengaku kali ini diperiksa sebagai soal pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta di Balegda DPRD DKI. “Cerita soal Baleg, pembahasan saja,” ucap M Taufik sesaat sebelum masuk ke dalam gedung KPK,...Read More

Kompas.com – Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menilai revisi Undang-Undang Penyiaran tidak disertai perbaikan, bahkan mengalami kemunduran. “Semua yang ada di Remotivi melihat ini kemunduran jauh ke belakang,” kata Direktur Remotivi Muhamad Heychael, salah satu anggota KNRP, di Jakarta, Kamis (21/4/2016). Heychael merinci beberapa permasalah yang patut dicermati pada revisi UU Penyiaran. Pertama, hilangnya pelarangan...Read More

Detik.com – Mendagri Tjahjo Kumolo akan melantik para kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka. Tjahjo menjelaskan, selama status hukum mereka belum berkekuatan tetap (inkrah) maka tidak ada alasan untuk batal melantik. “Kan belum punya kekuatan hukum tetap,” ujar Tjahjo usai mengadakan rapat tertutup di Kemenko Polhum, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016). Berdasarkan...Read More

Kompas.com – Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian berharap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang saat ini tengah bergulir di DPR bisa lebih mengakomodir peluang perempuan untuk menjadi pemimpin di daerah. Hetifah mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan sebenarnya sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini sejak...Read More

Detik.com – Setelah panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution resmi ditahan KPK, giliran tersangka lainnya yaitu Doddy Aryanto Supeno yang ditahan. Dia ditahan di rumah tahanan (rutan) Guntur Pomdam Jaya. “Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama. Ditahan untuk kepentingan penyidikan,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Kamis...Read More

Hukumonline.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang gugatan pulau reklamasi Teluk Jakarta dengan agenda mendengarkan pernyataan ahli dari pihak tergugat intervensi Agung Podomoro Land (APL) di PTUN Jakarta, Kamis (21/4). Peneliti di Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB Hesti D. Nawangsidi yang ditunjuk sebagai ahli oleh Pemprov DKI untuk kasus proyek reklamasi pulau G...Read More

Tempo.co – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan sekitar 980 peraturan daerah di seluruh Indonesia bersifat diskriminatif dalam soal gender, terutama terhadap perempuan. Menurut Eva, jumlah Perda yang diskriminatif terhadap kaum perempuan itu berdasarkan temuan Komisi Nasional Anti Kekeran Terhadap Perempuan atau yang biasa disebut Komnas Perempuan. “Pemerintah seharusnya menghapus perda-perda...Read More

Hukumonline.com – Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla telah melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan terkait dengan perizinan dan investasi. Selain itu, rantai birokrasi pun diperpendek. Tujuannya tak lain untuk membuka keran investasi lebih banyak masuk ke Indonesia. Sayangnya, menurut Managing Partner Law Firm IABF, Ivan Ferdiansyah Baely, masih ada masalah yang harus diatasi terkait dengan peningkatan investasi...Read More

Kompas.com – Kementerian Perhubungan terus mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan menteri yang ditetapkan 28 Maret itu akan berlaku penuh per 1 September 2016. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto, Rabu (20/4/2016), di Jakarta, menyebutkan, cakupan Permenhub Nomor 32/2016,...Read More

Tempo.co – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak bakal meminta maaf kepada para korban peristiwa pembantaian 1965. Ia mengatakan pernyataannya tersebut sudah disinggung pada acara simposium tentang peristiwa 1965 selama dua hari lalu. “Semua membicarakannya dengan jelas. Sikap pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan baik,” ucap Luhut setelah memberi...Read More

Hukumonline.com – ICW meminta KPK men-supervisi kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Grand Indonesia karena sampai sekarang belum juga menetapkan tersangka. “KPK harus melakukan supervisi terhadap langkah atau kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengembangan lahan di kawasan Hotel Indonesia,” kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter di Jakarta, Rabu. Padahal,...Read More