Detik.com – Menkum HAM Yasonna Laoly menuding PP No 99 Tahun 2012 tentang remisi hak warga binaan pemasyarakatan menjadi penyebab tidak terkendalinya para napi. Akibatnya kerusuhan seperti di Lapas Banceuy. Ia khawatir kejadian ini akan terjadi di Lapas lainnya. “Ini adanya PP No 99 jadi (membuat) masalah di dalam banyak. Terjadi over kapasitas, kecewa tidak...Read More

Detik.com – DPR dan pemerintah sedang menggodok revisi UU Pilkada. Anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka pun menyarankan agar tak hanya UU nomor 8 tahun 2015 itu saja yang direvisi, namun juga UU Partai Politik. “Tuntutan terhadap perbaikan parpol sangat tinggi, tapi sayangnya itu tidak melahirkan optimisme terhadap parpol, tapi justru kebalikannya,” ungkap Diah saat...Read More

Rimanews.com – Ketua Dewan Pertimbangan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Eggi Sudjana rencana akan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/04/2016). Pengacara senior itu akan menanyakan kebenaran informasi yang didapatnya terkait status tersangka Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat pingsan lantaran dipakaikan rompi oranye khas tahanan KPK saat diperiksa penyidik dalam kasus dugaan...Read More

Tempo.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembalikan gratifikasi yang diterima dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta Dinas Bina Marga. Gratifikasi senilai Rp 10 miliar itu diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 11 Januari 2016. “Dua dinas itu yang kembalikan, ini sejarah di KPK. Biasanya KPK tangkap...Read More

Hukumonline.com – Kasus penghinaan Presiden Joko Widodo marak diperbincangkan. Dukungan publik kepada si pelaku ternyata tidak sedikit. Ada yang mengatakan bahwa kasus tersebut terlalu diada-adakan, namun perkara tersebut tetap diproses. Berikut ini empat perkara yang berhubungan dengan Presiden dan dilanjutkan ke proses hukum: 1. Penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad si Tukang Sate Didasarkan dengan...Read More

Hukumonline.com – Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas pusaran mafia hukum di lembaga peradilan pasca penetapan Panitera/Sekretaris PN Jakpus Edy Nasutiondan mencegah Sekretaris MA Nurhadi bepergian ke luar negeri. Untuk itu, KPP mendesak KPK segera menetapkan semua pihak yang terlibat dalam kasus Edy Nasution dan kasus lain yang melibatkan...Read More

Hukumonline.com – Sejumlah terpidana hukuman mati mungkin harap-harap cemas perihal eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Agung. Namun, hingga kini pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu belum dijalankan. Hal ini menjadi pertanyaan dari Komisi III DPR. Anggota Komisi III Sarifudin Sudding megatakan mesti ada kepastian terhadap pelaksanaan hukuman mati, mulai dari persiapan...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah sedang menyusun aturan terkait pengelolaan benda sitaan (basan) dan barang rampasan negara (baran). Aturan itu akan nantinya berupa Peraturan Presiden Tentang Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM masih terus melakukan pembahasan dan telah menjaring...Read More

Republika.co.id – Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana menilai sudah semestinya terjadi pembenahan di internal Mahkamah Agung. Dia menjelaskan, pengawasan terhadap penanganan perkara di MA masih belum maksimal. “Sebenarnya bukan sistem pengawasan yang perlu diperkuat, tapi bagaimana akuntabilitas informasi penanganan perkara di peradilan yang ditingkatkan,” kata Dio...Read More

Republika.co.id – Ratusan warga terdampak pembangunan Bandara Internasional DI Yogyakarta (DIY) di Kulonprogo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) harus menelan rasa kecewa. Setelah pengajuan gugatan teradap ijin penggunaan lahan (IPL) yang dlakukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kalah pada kasasi, kini permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Tata...Read More

Republika.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan bahwa perlu adanya payung hukum untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. “Pengentasan daerah tertinggal tidak hanya bisa dilakukan oleh Kemendes PDTT, tetapi harus lintas kementerian. Jadi kalau istilah Pak Jokowi ‘dikeroyok’ ramai-ramai,” ujar Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Razali AR di Jakarta,...Read More

Hukumonline.com – Badan Narkotika Nasional mengungkap jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang senilai lebih dari Rp10 miliar hasil penjualan narkotika di Sumatera Utara. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Slamet Pribadi menyebutkan pihaknya menangkap tiga anggota jaringan dan menyebutkan seorang oknum perwira kepolisian untuk kepentingan pemeriksaan. “Tiga...Read More