April 23, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

April 23, 2016
Eggi Sambangi KPK Tanya Info Ahok Pingsan saat Pakai Rompi Oranye
Rimanews.com – Ketua Dewan Pertimbangan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Eggi Sudjana rencana akan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/04/2016). Pengacara senior itu akan menanyakan kebenaran informasi yang didapatnya terkait status tersangka Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat pingsan lantaran dipakaikan rompi oranye khas tahanan KPK saat diperiksa penyidik dalam kasus dugaan...
Read More
Ahok Pecahkan Rekor KPK, Serahkan Gratifikasi Rp 10 Miliar
Tempo.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembalikan gratifikasi yang diterima dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta Dinas Bina Marga. Gratifikasi senilai Rp 10 miliar itu diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 11 Januari 2016. “Dua dinas itu yang kembalikan, ini sejarah di KPK. Biasanya KPK tangkap...
Read More
4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden yang Diproses Hukum
Hukumonline.com – Kasus penghinaan Presiden Joko Widodo marak diperbincangkan. Dukungan publik kepada si pelaku ternyata tidak sedikit. Ada yang mengatakan bahwa kasus tersebut terlalu diada-adakan, namun perkara tersebut tetap diproses. Berikut ini empat perkara yang berhubungan dengan Presiden dan dilanjutkan ke proses hukum: 1. Penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad si Tukang Sate Didasarkan dengan...
Read More
KPK Diminta Bongkar Mafia Hukum di Peradilan
Hukumonline.com – Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas pusaran mafia hukum di lembaga peradilan pasca penetapan Panitera/Sekretaris PN Jakpus Edy Nasutiondan mencegah Sekretaris MA Nurhadi bepergian ke luar negeri. Untuk itu, KPP mendesak KPK segera menetapkan semua pihak yang terlibat dalam kasus Edy Nasution dan kasus lain yang melibatkan...
Read More
Dua Alasan Jaksa Agung Belum Eksekusi Terpidana Mati
Hukumonline.com – Sejumlah terpidana hukuman mati mungkin harap-harap cemas perihal eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Agung. Namun, hingga kini pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu belum dijalankan. Hal ini menjadi pertanyaan dari Komisi III DPR. Anggota Komisi III Sarifudin Sudding megatakan mesti ada kepastian terhadap pelaksanaan hukuman mati, mulai dari persiapan...
Read More
Ini Peran Penegak Hukum Terhadap Barang Sitaan dan Rampasan Negara
Hukumonline.com – Pemerintah sedang menyusun aturan terkait pengelolaan benda sitaan (basan) dan barang rampasan negara (baran). Aturan itu akan nantinya berupa Peraturan Presiden Tentang Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM masih terus melakukan pembahasan dan telah menjaring...
Read More
Akuntabilitas Informasi Peradilan Dinilai Lemah
Republika.co.id – Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana menilai sudah semestinya terjadi pembenahan di internal Mahkamah Agung. Dia menjelaskan, pengawasan terhadap penanganan perkara di MA masih belum maksimal. “Sebenarnya bukan sistem pengawasan yang perlu diperkuat, tapi bagaimana akuntabilitas informasi penanganan perkara di peradilan yang ditingkatkan,” kata Dio...
Read More
PTUN Tolak PK Warga Terdampak Bandara Kulonprogo
Republika.co.id – Ratusan warga terdampak pembangunan Bandara Internasional DI Yogyakarta (DIY) di Kulonprogo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) harus menelan rasa kecewa. Setelah pengajuan gugatan teradap ijin penggunaan lahan (IPL) yang dlakukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kalah pada kasasi, kini permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Tata...
Read More
Perlu Payung Hukum untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republika.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan bahwa perlu adanya payung hukum untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. “Pengentasan daerah tertinggal tidak hanya bisa dilakukan oleh Kemendes PDTT, tetapi harus lintas kementerian. Jadi kalau istilah Pak Jokowi ‘dikeroyok’ ramai-ramai,” ujar Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Razali AR di Jakarta,...
Read More
BNN Ungkap Jaringan TPPU Senilai 10M
Hukumonline.com – Badan Narkotika Nasional mengungkap jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang senilai lebih dari Rp10 miliar hasil penjualan narkotika di Sumatera Utara. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Slamet Pribadi menyebutkan pihaknya menangkap tiga anggota jaringan dan menyebutkan seorang oknum perwira kepolisian untuk kepentingan pemeriksaan. “Tiga...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024