Kompas.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pun DPRD DKI Jakarta ternyata tidak pernah mengkonsultasikan dua rancangan peraturan daerah yang mengatur reklamasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut diungkapan sendiri oleh sang menteri, Siti Nurbaya. “Saya belum pernah lihat tuh. Kemendagri itu juga kelihatannya belum tahu,” ujar Siti di Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma,...Read More

Kompas.com – Pengembang proyek reklamasi di Teluk Jakarta terancam sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak kementerian telah menurunkan tim investigasi yang bekerja sejak Jumat dan Sabtu (15-16 April) untuk menyelidiki apa pelanggaran yang dilakukan. “Nanti malam saya dapat laporannya dari tim,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Bandar Udara Halim...Read More

Kompas.com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menyarankan agar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut menyusul kemunculan nama Harry di dalam Dokumen Panama Papers yang pertama kali diungkap Koran Tempo pada Rabu (13/4/2016). Pengunduran diri, kata Ray, dinilai lebih baik ketimbang menimbulkan polemik di masyarakat. “Kalau punya...Read More

Detik.com – KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dan rumah pribadi Bupati Subang Ojang Sohandi. Sebuah mobil Camry dan brangkas disita penyidik KPK dari kediaman pribadi bupati. Penggeledahan telah dilakukan pada Rabu (13/4) hingga Kamis (14/4). Penggeledahan hari pertama dilakukan di kantor Kejati Jabar, kantor Kejari Subang, dan...Read More

Detik.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebut suksesi di partainya dalam Munaslub bukanlah hal terpenting. Ical kemudian memaparkan hal-hal lain yang dipandangnya penting. “Munas akan datang yang terpenting bukan pemilihan ketua umum. Tapi yang seksi di pers (media massa) tentang pemilihan ketua umum,” kata Aburizal Bakrie dihadapan peserta dan undangan Musyawarah daerah...Read More

Hukumonline.com – Resmi sudah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disahkan. Aturan tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam mengatasi segala persoalan krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri. “UU ini secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara,”...Read More

Hukumonline.com – Pada tanggal 25 Januari 2016 lalu, pemerintah menyerahkan draf Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batubara. Draf ini kemudian menuai banyak kecaman dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat. Berikut ini beberapa perbandingan antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan RUU Minerba tersebut. Pihak Berwenang Di dalam UU...Read More

Hukumonline.com – Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis terseret dalam dokumen Panama Papers. Mantan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut disebut-sebut memiliki perusahaan di salah satu negara surga pajak. Untuk memperjelas kebenarannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengundang Harry untuk mengklarifikasi isu tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DJP Pusat, Jakarta,...Read More

Hukumonline.com – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39/PMK.03/2016 tentang Penggunaan Data Kartu Kredit untuk Kepentingan Perpajakan diharapkan berdampak positif terhadap penambahan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Setidaknya, ada penambahan data base yang menjadi ujung tombak negara yang mewajibkan warga negara membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Hal ini disampaikan anggota Komisi XI Heri Gunawan di Jakarta, Jumat...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah menganggap jabatan hakim pengadilan pajak yang diatur UU No. 14 Tahun 2002  tentang Pengadilan Pajak sama seperti jabatan hakim ad hoc yang bukan termasuk pejabat negara. Sebab, dalam UU Pengadilan Pajak, hakim pengadilan pajak merupakan hakim khusus atau ad hoc yang memiliki tugas memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas...Read More

Republika.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan membantah ada perlindungan khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. “Saya kira tidak ada yang begituan,” ucapnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (17/4). Hal itu disampaikan Luhut...Read More

Republika.co.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Pengurus YLBHI Wahyu Nandang Herawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Ahad (17/4) menilai penghentian sementara reklamasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandakan pemerintah setengah hati dalam menegakkan...Read More