Republika.co.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Pengurus YLBHI Wahyu Nandang Herawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Ahad (17/4) menilai penghentian sementara reklamasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandakan pemerintah setengah hati dalam menegakkan...Read More

Aktual.com – Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa kali selalu menyebut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‘Ngaco’. Namun tak ada penjelasan komprehensif dari Ahok, sehingga dia bisa mengatakan seperti itu. Menurut pakar hukum tata negara Margarito Kamis pendapat Ahok mengenai audit BPK itu sebagai ‘second opinion’. Dan hal itu tidak dibenarkan karena BPK...Read More

Aktual.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi komersialisasi lahan fasilitas umum (fasum) Pemerintah Kota Makassar yang sedang dibangun Hotel Pualam di Jalan Penghibur. “Tim Satgassus Pidana Khusus kembali membuka kasus hotel pualam ini,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Jumat (15/4). Dia...Read More

Detik.com – Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri serta DPD siap mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada di masa sidang ini. Diharapkan, revisi UU Pilkada bisa selesai sebelum 29 April 2016. “Semua fraksi dan DPD siap membahas revisi UU Pilkada dalam waktu masa sidang sekarang. Jadi diupayakan bisa selesai sebelum...Read More

Detik.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyebut terpidana kasus BLBI, Samadikun Hartono, ditangkap oleh Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana, dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana di China. Prasetyo memastikan Samadikun tidak menyerahkan diri. “Ya enggak lah, kalau dia menyerahkan diri dari dulu. Ini kan tim pemburu koruptor dengan kita yang bekerja itu, tapi kan karena...Read More

Detik.com – Sejumlah fraksi di DPR ingin memperberat syarat dukungan calon perseorangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun, Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharap syarat calon perseorangan tak dipersulit. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai dengan membuka ruang bagi calon perseorangan. “Idealnya presentasi syarat independen itu tidak menutup ruang bagi...Read More

Detik.com – Pengelola RS Sumber Waras membeberkan sejumlah fakta dan kronologi jual beli lahan 36 ribu meter persegi senilai Rp 755 miliar dengan Pemprov DKI Jakarta. Ditanya kenapa fakta-fakta yang ada berbeda dengan audit BPK, pengelola enggan berkomentar. “Saya enggak ngerti tanya ke BPK deh, saya enggak ngerti. Saya no comment lah itu,” kata Direktur...Read More

Detik.com – BPK menyebut transaksi pembelian RS Sumber Waras tak lazim karena dilakukan secara tunai dengan cek pada malam hari. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkap sumber uang yang digunakan Pemprov DKI. Harry membuka sedikit hasil investigasinya setelah Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menanyakan dari mana sumber uang sebanyak itu yang bisa digunakan...Read More

Kompas.com – Marudut, seorang tersangka yang diduga bertugas sebagai perantara suap kepada oknum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disebut-sebut mengenal baik Kepala Kejati DKI saat ini, yakni Sudung Situmorang. Marudut disebut mengenal Sudung, saat Sudung masih bertugas di Surabaya. “Dia (Marudut) kenal Pak Sudung sejak Pak Sudung masih menjadi Asisten Pidana Khusus di Kejati Surabaya,”...Read More

Detik.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz masuk dalam daftar Panama Papers. Harry mengatakan tak bersalah meski ada namanya dalam daftar tersebut. Terkait hal ini diakui bahwa ia belum mencantumkan perusahaan di Chile ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Apa tanggapan Ketua KPK Agus Rahardjo? “Nanti akan sudah dilaporkan, dia...Read More

Detik.com – Ketua BPK Harry Azhar Aziz menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggugat hasil audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras. Jika Ahok tidak terima hasilnya, Harry menantang agar mengajukan gugatan ke pengadilan. “Meragukan BPK boleh saja, caranya menggugat ke pengadilan karena BPK sudah diberi mandat oleh UU. Keputusan BPK sifatnya final....Read More

Hukumonline.com – Resmi sudah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disahkan. Aturan tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam mengatasi segala persoalan krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri. “UU ini secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara,”...Read More