KPU: Revisi UU Pilkada Jangan Menutup Ruang Calon Independen
KPU: Revisi UU Pilkada Jangan Menutup Ruang Calon Independen

KPU: Revisi UU Pilkada Jangan Menutup Ruang Calon Independen

KPU: Revisi UU Pilkada Jangan Menutup Ruang Calon Independen

Detik.com – Sejumlah fraksi di DPR ingin memperberat syarat dukungan calon perseorangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun, Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharap syarat calon perseorangan tak dipersulit.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai dengan membuka ruang bagi calon perseorangan.

“Idealnya presentasi syarat independen itu tidak menutup ruang bagi calon yang ingin maju. Karena sesungguhnya putusan MK itu bagian dari yang mempermudah perseorangan yang maju dalam pemilihan,” ujar Sigit di sela acara peluncuran buku mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di aula gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Sigit menambahkan syarat calon perseorangan yang ada saat ini sudah ideal dan belum perlu ada perubahan. Seperti diketahui, aturan calon perseorangan yang diatur dalam UU Pilkada saat ini syarat dukungan 6,5 – 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

“Yang ada sekarang sudah ideal. Tapi, apapun putusan DPR, pemerintah, kami nanti akan ikut prinsip aturan itu,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat kerja antara Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Komisi IIĀ  DPR diketahui baru 2 fraksi yang menolak kenaikan syarat calon independen. Sementara fraksi lainnya ada yang mengusulkan kenaikan syarat calon perseorangan. Ada juga fraksi mengusulkan syarat calon perseorangan disesuaikan dengan syarat

Syarat calon perseorangan untuk Pilkada 2017 menjadi salah satu pembahasan saat rapat kerja antara Komisi II dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Jumat (15/4), kemarin. Sebagian fraksi menginginkan agar syarat calon perseorangan diubah dan disesuaikan antara syarat perseorangan dengan calon yang diusung parpol. Sementara, Kementerian Dalam Negeri mengatakan pemerintah belum ada rencana mengubah syarat kenaikan perseorangan.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024