April 21, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

April 21, 2016
980 Peraturan Daerah Bersifat Diskriminatif Terhadap Perempuan
Tempo.co – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan sekitar 980 peraturan daerah di seluruh Indonesia bersifat diskriminatif dalam soal gender, terutama terhadap perempuan. Menurut Eva, jumlah Perda yang diskriminatif terhadap kaum perempuan itu berdasarkan temuan Komisi Nasional Anti Kekeran Terhadap Perempuan atau yang biasa disebut Komnas Perempuan. “Pemerintah seharusnya menghapus perda-perda...
Read More
Aturan Terkait Akuisisi Perlu Ditelaah Kembali
Hukumonline.com – Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla telah melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan terkait dengan perizinan dan investasi. Selain itu, rantai birokrasi pun diperpendek. Tujuannya tak lain untuk membuka keran investasi lebih banyak masuk ke Indonesia. Sayangnya, menurut Managing Partner Law Firm IABF, Ivan Ferdiansyah Baely, masih ada masalah yang harus diatasi terkait dengan peningkatan investasi...
Read More
Permenhub Soal Pengaturan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Perlu Disosialisasikan
Kompas.com – Kementerian Perhubungan terus mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan menteri yang ditetapkan 28 Maret itu akan berlaku penuh per 1 September 2016. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto, Rabu (20/4/2016), di Jakarta, menyebutkan, cakupan Permenhub Nomor 32/2016,...
Read More
Luhut Tantang Pembuktian Pembantaian Massal 1965
Tempo.co – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak bakal meminta maaf kepada para korban peristiwa pembantaian 1965. Ia mengatakan pernyataannya tersebut sudah disinggung pada acara simposium tentang peristiwa 1965 selama dua hari lalu. “Semua membicarakannya dengan jelas. Sikap pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan baik,” ucap Luhut setelah memberi...
Read More
KPK Diminta Bongkar Mafia Hukum di Peradilan
Hukumonline.com – ICW meminta KPK men-supervisi kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Grand Indonesia karena sampai sekarang belum juga menetapkan tersangka. “KPK harus melakukan supervisi terhadap langkah atau kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengembangan lahan di kawasan Hotel Indonesia,” kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter di Jakarta, Rabu. Padahal,...
Read More
Ridwan Kamil: Ungkap Korupsi Stadion GBLA Sampai Tuntas
Tempo.co – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyambut baik rencana kepolisian melanjutkan pemeriksaan dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage, Kota Bandung. “Kami mempersilakan selesaikan urusan hukum sampai ke ujung-ujungnya,” kata Ridwan di Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu, 20 April 2016. Ridwan menambahkan, sejak awal, pihaknya berkomitmen perbaikan kerusakan...
Read More
BNN Ungkap Jaringan TPPU Senilai 10M
Republika.co.id – Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Purwadi Mukson menegaskan bagi anggota yang terlibat dalam penggunaan narkoba akan diberikan sanksi tegas dipecat dari satuannya masing-masing. “Bagi personel TNI yang terbukti menggunakan narkoba akan dipecat dari kesatuannya,” kata Pangdam saat kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura, Rabu (20/4). Ia mengatakan, jangan sampai ada...
Read More
Komisi IV DPR Akan Proses Temuan Masih Adanya Kapal Penyedot Pasir di Serang
Detik.com – Setelah melakukan peninjauan di Serang, Komisi IV DPR menemukan masih ada kapal penyedot pasir untuk pemenuhan material reklamasi Teluk Jakarta yang beroperasi. Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga menyatakan pihaknya akan memproses hasil temuan mereka. “Kami akan komunikasikan, laporkan ke pimpinan DPR dan kami akan memanggil kementerian teknis terkait kenapa masih terjadi operasi...
Read More
Budi Waseso nonaktifkan kepala BNNP Maluku Utara
Antaranews.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso, menonaktifkan Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Kombes Pol Ely Djamaluddin yang ketangkap basah berada di Tempat Hiburan Malam (THM) saat razia gabungan pada Sabtu (16/4). “Saat ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dan dilakukan pemeriksaan darah dan urine. Dan sudah diduga melanggar kode etik ,”...
Read More
Kena Imbas Proyek Reklamasi, Wakil Gubernur Jawa Barat Curhat ke DPR
Hukumonline.com – Perjalanan proyek reklamasi Teluk Jakarta tak saja berdampak pada masyarakat sekitar yang terkena gusur. Belakangan, Provinsi Jawa Barat pun terkena dampaknya. Malahan, wilayah Jawa Barat berpotensi tertimpa masalah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar dalam rapat keja dengan Komisi VII dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung DPR, Rabu...
Read More
Kepala BNPT Berharap Pansus DPR Terima Segala Masukan untuk RUU Terorisme
Detik.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian memberikan respons terhadap Pansus DPR Revisi UU Terorisme. Ia berharap Pansus DPR mau mendengarkan usulan dari berbagai pihak dalam merevisi UU Terorisme. “Ya terus masih berjalan kan, ini kan enggak langsung diputus begitu saja, akan kita masukkan pendapat dari BNPT, dari Polri, dari kejaksaan,...
Read More
Soal Siyono, Kapolri: Kalau Polisi Dilawan Penjahat Masa Diam Saja?
Detik.com – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa dua anggota Densus 88 yang mengawal Siyono, melakukan kesalahan prosedur. Tetapi hal itu tidak lalu berlanjut ke urusan pidana. “Lihat faktanya. Kita kan bisa lihat yang dilakukan petugas, yang mengawal Siyono. Pidananya di mana?” kata Badrodin usai rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat,...
Read More
1 2

TERPOPULER

TERFAVORIT

Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024