Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 162 of 332

By

Editor KAI
Gerindra: Hukum Tajam ke Ustad Zulkifli, Tapi Tumpul pada Viktor
JawaPos.com – Penetapan status tersangka terhadap Ustad Zulkifli Muhammad oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal (Dirtipid Siber Bareskrim) Mabes Polri menuai kritik keras dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Andre menyatakan polisi seperti tebang pilih atas penetapan tersangka yang sangat cepat kepada Ustad Zulkifli, dibanding kasus yang menimpa politisi...
Read More
Sandiaga Yakin tak Terlibat Kasus Hukum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin tidak terlibat melawan hukum seperti yang dituduhkan terkait penggelapan lahan tanah di Curug Tangerang, Banten. “Saya yakin tidak terlibat melawan hukum dan itu sudah dibuktikan ini murni perdata,” kata Sandiaga di Polda Metro Jaya, Kamis (18/1). Sandiaga memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna dimintai...
Read More
KPK Belum Dapat Restu Polri Buat Periksa Ajudan Novanto
Metrotvnews.com , Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berkoordinasi dengan pihak Polri untuk memeriksa AKP Reza Pahlevi, ajudan terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto. Reza belum bisa diperiksa penyidik KPK lantaran Polri meminta pemeriksaan dilakukan di wilayah instusinya. “Nanti kita koordinasikan soal itu. Itu masih proses koordinasi lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah...
Read More
Fredrich Yunadi Akan Ajukan Praperadilan atas Penetapan Tersangka KPK
OKEZONE.COM, JAKARTA – Pengacara Fredrich Yunadi akan mengajukan permohonan Praperadilan atas status tersangkanya di kasus dugaan merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (Setnov). Hal tersebut disampaikan oleh, penasehat hukum Fredrich, Sapriyanto Refa. Menurutnya, gugatan yang akan diajukan untuk ‘melawan’ KPK itu akan didaftarakan esok hari Kamis 18 Januari 2018 di Pengadilan Negeri...
Read More
Fredrich Klaim Sudah Laporkan Basaria, tapi Pengacara Tak Tahu
DETIK.COM , Jakarta – Fredrich Yunadi mengklaim telah melaporkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ke Bareskrim Polri. Laporan itu disebutnya disampaikan melalui Peradi. “Sudah, sudah (laporkan Basaria Panjaitan) ke Bareskrim oleh Peradi,” kata Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). Namun belum ada informasi apakah benar laporan itu sudah masuk ke Bareskrim...
Read More
Istri Wali Kota Padang Panjang Segera Disidang
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Sumatera Barat mengeluarkan penetapan jadwal sidang untuk kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menjerat nama istri Wali Kota Padang Panjang, Maria Feronika sebagai tersangka. “Hari ini ketua pengadilan telah mengeluarkan penetapan untuk kasus ini, sidang perdana akan digelar pada Kamis (25/1),” kata Panitera Muda Tipikor...
Read More
KY Rekomendasikan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi
METROTVNEWS.COM, Jakarta: Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan 58 hakim dijatuhkan sanksi karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Sebanyak 39 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi ringan (67,24%), 14 hakim sanksi sedang (24,134%), dan lima hakim sanksi berat (8,62%). Juru bicara KY Farid Wajdi menuturkan rekomendasi sanksi ini adalah hasil pemeriksaan melalui proses sidang...
Read More
Pengacara Jonru Ajukan Keberatan Dakwaan Jaksa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang kedua aktivis media sosial Jon Riah Ukur atau Jonru hari ini Rabu (15/1) kembali digelar untuk kedua kalinya di pengadilan neger (PN) Jakarta Timur. Tepat pukul 10.00 pagi tadi, agenda Pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi) dilakukan oleh Penasehat Hukumnya yang mengajukan keberatan. Koordinator Tim Advokasi Jonru, Djudju Purwantoro menemukan banyak kesalahan formil...
Read More
APHA : RUU Hukum Adat banyak kerancuan
Jakarta (ANTARA News) – Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) menilai perlu ada koreksi mendasar terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Adat karena di dalamnya masih banyak kerancuan yang dapat merugikan kaum adat. Kerancuan itu antara lain tecermin dari nomenklatur RUU Masyarakat Adat yang memberikan pengertian masyarakat adat secara sempit, kata Ketua APHA Dr Laksanto Utomo saat memberikan...
Read More
Mahar Politik Dorong Kepala Daerah Terpilih Lakukan Korupsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ihwal adanya isu mahar politik atau ongkos politik yang mewarnai Pilkada Serentak 2018, menurutnya memiliki indikasi yang mendorong calon kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi, bila terpilih. Namun, sambung Febri, KPK tidak memilki kewenangan terkait penindakan bila adanya temuan tersebut. “Komisi Pemberantasan...
Read More
Fredrich Ajak Pengacara Boikot, KPK: Apa Semua Advokat Seperti Dia?
DETIK.COM , Jakarta – KPK tak ambil pusing terhadap ucapan Fredrich Yunadi yang meminta seluruh advokat melakukan boikot. Fredrich merupakan tersangka terkait kasus hilangnya Setya Novanto. “Pemeriksaan FY (Fredrich Yunadi) bukan pemeriksaan terhadap seluruh asosiasi advokat. Jadi perlu dipisahkan agar publik tidak kemudian mempersepsikan seluruh advokat seperti FY, karena itu dua hal yang berbeda,” kata...
Read More
Soal Fredrich Yunadi, PBHI: Tidak Ada Profesi Kebal Hukum, Termasuk Advokat
OKEZONE.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan tak satu pun profesi atau pekerjaan di muka bumi yang kebal terhadap proses hukum, termasuk dengan advokat. Hal ini menyangkut dengan ditangkapnya mantan kuasa hukum terdakwa Setya Novanto (Setnov) di kasus e-KTP, Fredrich Yunadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga menghalangi...
Read More
1 160 161 162 163 164 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024