METROTVNEWS.COM, Jakarta: Firman Wijaya kuasa hukum terdakwa korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto mengatakan kliennya masih membutuhkan waktu untuk mengakui ikut terlibat dalam korupsi megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut. “Perlu waktunya karena ini kan membutuhkan keberanian,” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018. Smart AC, Solusi Udara Sejuk Tanpa Membuat Kulit...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Lorong itu tak lebih satu setengah meter lebarnya. Menjadi bagian dari Jalan SD III di perkampungan padat di pinggir Jalan Tol Simatupang, kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, panjangnya sekitar 15 meter, dan mentok. Di situlah, menempel persis di bagian belakang sebuah rumah, kediaman Sauni, 65 tahun. Sebuah bedeng yang terdiri dari satu...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan mengatakan, proses penegakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memang menjadi ranah Polri. Akan tetapi, jika seseorang tersebut telah menjadi calon kepala daerah, Abhan tidak setuju soal wacana penundaan proses hukum terhadap peserta pilkada. “Itu kan ranah Kapolri ya (wacana penundaan). Tetapi...Read More

DETIK.COM, Jakarta – Hakim menanyakan tentang Setya Novanto menagih jatah 5 persen untuk DPR terkait proyek e-KTP kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut Andi, mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap-lah yang pernah menagih itu ke mantan Dirjen Dukcapil Irman. “Terdakwa nagih kepada saudara yang 5 persen tolong dipenuhi dong?” tanya anggota majelis hakim...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan DirekturPT Hidro Tekno Indonesia PT Hidro TeknoHendarwan Maruszaman pada Senin (22/1). Diketahui, Hendarwan telah berstatus sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang. “HM, Direktur PT Hidro Tekno Indonesia PT Hidro...Read More

OKEZONE.COM, JAKARTA – Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT mengagetkan bangsa Indonesia. Pasalnya pembahasan mengenai LGBT dan Perkawinan sejenis tersebut diakui ada dan hanya dilakukan melalui Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasanya pun...Read More

DETIK.COM, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham )Yasonna Laoly telah menyetujui pemecatan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo, Cahyono Adhi yang terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba. Pemecatan itu diusulkan oleh Irjen Permasyarakatan. “Irjen sudah mengadakan pemeriksaan dan sudah diusulkan dipecat dengan tidak hormat, dan saya setuju, dan ditindaklanjuti,” tegas Yasonna...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK imbau) bila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait pinjaman atau utang calon kepala daerah bisa langsung dilaporkan ke KPK. “Masyarakat dapat memberikan informasi pada KPK terkait kekayaan seperti aset kendaraan, rumah, tanah atau informasi lainnya termasuk jika terdapat pinjaman atau utang,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melalui...Read More

DETIK.COM, Pekanbaru – Polisi menangkap Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rantau Binuang Sakti, Rokan Hulu (Rohul), Riau. Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar pengurusan surat tanah warga. “Dari kedua tersangka saat dilakukan operasi tangkap tangan diamankan barang bukti uang Rp 50 juta dengan pecahan Rp 50 ribu. Uang itu terbungkus dalam kantong plastik warna...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai korupsi di sektor swasta termasuk ranah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki tugas untuk menindak berbagai pihak yang berada di pusaran korupsi penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. “(Yang berwenang ditindak KPK adalah) penyelenggara negara, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait korupsi yang...Read More

DETIK.COM, Jakarta – Pelaksanaan eksekusi terpidana mati tidak akan menjadi prioritas bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) tahun ini. Padahal, tahun lalu, tak ada satu pun eksekusi terpidana mati yang dilakukan. “Nanti saja, kita masih banyak dipikirin yang lain ya,” kata Jaksa Agung M Prasetyo, di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018). Prasetyo mengatakan ada...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Jumat (19/1) malam, telah menerima laporan harta kekayaan dari sekitar 1.100 calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018 “Belum semua, baru 1.100 sekian, kami kan masih menunggu lagi. Tim masih standby semua,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya Hardianto Harefa di gedung KPK, Jakarta,...Read More