KPK Imbau Warga Laporkan Balon Kepala Daerah yang Berutang
KPK Imbau Warga Laporkan Balon Kepala Daerah yang Berutang

KPK Imbau Warga Laporkan Balon Kepala Daerah yang Berutang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK imbau) bila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait pinjaman atau utang calon kepala daerah bisa langsung dilaporkan ke KPK. “Masyarakat dapat memberikan informasi pada KPK terkait kekayaan seperti aset kendaraan, rumah, tanah atau informasi lainnya termasuk jika terdapat pinjaman atau utang,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Ahad (21/1).

Hal tersebut, sambung Febri sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi bagi calon penyelenggara negara. Terutama untuk masyarakat agar lebih mengenal calon pemimpin masing-masing. “Keterbukaan dan kejujuran terhadap informasi kekayaan merupakan salah satu indikator aspek integritas calon kepala daerah,” ucap Febri.

Diketahui, sampai Jumat (19/1) sore, sebanyak 91 persen atau 1.155 bakal calon kepala daerah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Sedianya para bakal calon kepala daerah tersebut akan bertarung dalam Pilkada serentak 2018.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, LHKPN juga menjadi salah satu instrumen menilai integritas pejabat publik dari sisi kepatuhan dan transparansi.

Diketahui, KPK telah memproses sekitar 78 Kepala Daerah dalam 93 kasus korupsi dan pencucian uang. KPK berharap hal ini menjadi pelajaran bersama. Adapun, syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k menyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Baca Juga :Kades Kena OTT, Duit Rp 50 Juta di Kantong Plastik Disita

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024