REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ihwal adanya isu mahar politik atau ongkos politik yang mewarnai Pilkada Serentak 2018, menurutnya memiliki indikasi yang mendorong calon kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi, bila terpilih. Namun, sambung Febri, KPK tidak memilki kewenangan terkait penindakan bila adanya temuan tersebut. “Komisi Pemberantasan...Read More

DETIK.COM , Jakarta – KPK tak ambil pusing terhadap ucapan Fredrich Yunadi yang meminta seluruh advokat melakukan boikot. Fredrich merupakan tersangka terkait kasus hilangnya Setya Novanto. “Pemeriksaan FY (Fredrich Yunadi) bukan pemeriksaan terhadap seluruh asosiasi advokat. Jadi perlu dipisahkan agar publik tidak kemudian mempersepsikan seluruh advokat seperti FY, karena itu dua hal yang berbeda,” kata...Read More

Hukumonline.com – Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan MA yang diteken Ketua MA M. Hatta Ali pada 29 Desember 2017. Salah satu pertimbangan terbitnya Perma ini adalah putusan MK No. 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP...Read More