Republika.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan aturan atau hukum terkait lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia masih belum jelas. Aturan tersebut berbeda dengan aturan yang dimiliki negara tetangga seperti Malaysia. Ia menjelaskan, Malaysia memiliki aturan yang lebih tegas terkait LGBT. Hal ini terlihat dalam kasus yang menjerat Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana...Read More

Beritasatu.com – Jaksa Agung RI HM Prasetyo memastikan bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan dirinya menyelesaikan perkara menyangkut Novel Baswedan, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto, dengan tidak melanggar hukum. “Presiden tidak pernah mengarahkan apapun, kecuali selesaikan sesuai hukum yang berlaku,” kata Prasetyo, Senin (15/2). Saat ini, diakui dia, pihaknya sedang meminta pertimbangan DPR RI...Read More

Tribunnews.com – Margriet Megawe membacakan nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Denpasar. Jaksa mendakwa Margriet membunuh anak kandungnya, Engeline. Nota pembelaan juga disampaikan kuasa hukum Margriet yang dikoordinatori Hotam Sitompoel. Kuasa hukum memastikan keberatan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Alih-alih menyoroti tuntutan jaksa, kuasa hukum merasa sangat terganggu oleh opini yang diembuskan Ketua Komnas PA, Aris...Read More

CNNIndonesia.com – Empat korban dugaan penembakan yang dilakukan Novel Baswedan menjelaskan kasusnya kepada Komisi Hukum DPR hari ini, Senin (15/2). Keempat korban itu yakni, Doni, Ali, Irwansyah Siregar dan Deddy datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Yuliswan. Yuliswan mengatakan, niat mereka mendatangi Komisi Hukum untuk memberikan penjelasan atas penembakan yang dilakukan Novel saat masih menjabat sebagai...Read More

Sindonews.com – Rencana deponering kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (AS) oleh Jaksa Agung HM Prasetyo menuai kritik. Deponering kasus AS dan BW bahkan dinilai sebagai sikap otoriter dan arogan yang ditunjukkan oleh Prasetyo. “Mendeponering kasus Samad dan BW berarti tidak menghargai kerja profesional kepolisian, apalagi aparatur kejaksaan negeri sudah melakukan P21 terhadap kasus...Read More

Rmol.co – Skenario perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan agenda utama mendelegitimasi KPK. Mengingat, selama ini lembaga anti rasuah itu selalu menunjukkan supremasi hukum dalam hal pemberantasan korupsi di cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. “Berdasarkan catatan kami, sejarah delegitimasi lembaga antikorupsi seperti KPK merupakan pola berulang. Sudah ada tujuh institusi pemberantasan...Read More

Tempo.co – Pengamat Hukum Pidana, Yenti Garnasih menilai kajian akademis draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sesuai dengan kajian hukum yang berlaku di Indonesia. “Harusnya draf akademis dibuka untuk publik kan,” tutur Yenti saat ditemui di kantor Kompolnas, Senin, 15 Februari 2016. Menurut Yenti, harusnya draf akademis revisi undang-undang KPK memiliki legal drafting....Read More

Sindonews.com – Terdakwa kasus pembunuhan terhadap bocah Angeline, Margriet Christina Megawe (Margareta), diyakini akan bebas. Hal itu dikatakan salah satu kuasa hukum terdakwa, Dion Pongkor. Dion Pongkor mengatakan, dalam persidangan sudah terbukti bahwa yang membunuh Angeline adalah terdakwa Agus Tae Hamda May. Dia juga menyatakan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hasil membuktikan bahwa Agus...Read More

Okezone.com – Kepolisian Daerah Papua memerintahkan jajaran penyidik Polres Mimika agar mempercepat proses hukum tersangka AW, pelaku pencabulan terhadap seorang bocah sembilan tahun di Timika pada Rabu 10 Februari 2016. Waka Polda Papua Brigjen Polisi Rudolf Albert Rodja mengatakan, kasus tersebut menjadi prioritas untuk ditangani secepatnya karena menyita perhatian publik. “Kita mau percepat karena kasus...Read More

Okezone.com – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai perlu adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo terutama dalam hal penegakan supremasi hukum. “Penegakan hukum selama kepemimpinan Presiden Jokowi masih kacau balau, mafia kasus dimana-mana, korupsi masih terus berjalan,” jelas Neta dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu...Read More

Hukumonline.com – Kasus dugaan mega skandal Bank Century senilai Rp6,7 triliun tak berujung usai. Meski KPK DPR melalui Pansus Century sudah memberikan rekomendasi, namun KPK tidak menindaklanjuti seluruhnya. Pasalnya, KPK dinilai tidak memproses seluruh nama yang ditengarai kuat terlibat. Atas dasar itulah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendaftarkan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....Read More

Bisnis.com – PT JNE meminta Kemenkominfo membuatkan payung hukum untuk seluruh pemain layanan jasa logistik sejalan dengan peta jalan (road map) e-commerce bidang logistik yang telah dirilis pemerintah beberapa waktu lalu. Feriadi, Presiden Direktur JNE mengapreasi sikap Kemenkominfo yang telah merilis road map e-commerce beberapa waktu lalu dan telah dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu...Read More