Deponering Kasus AS-BW, Jaksa Agung Bunuh Kepastian Hukum
Deponering Kasus AS-BW, Jaksa Agung Bunuh Kepastian Hukum

Deponering Kasus AS-BW, Jaksa Agung Bunuh Kepastian Hukum

Deponering Kasus AS-BW, Jaksa Agung Bunuh Kepastian Hukum

Sindonews.com – Rencana deponering kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (AS) oleh Jaksa Agung HM Prasetyo menuai kritik. Deponering kasus AS dan BW bahkan dinilai sebagai sikap otoriter dan arogan yang ditunjukkan oleh Prasetyo.

“Mendeponering kasus Samad dan BW berarti tidak menghargai kerja profesional kepolisian, apalagi aparatur kejaksaan negeri sudah melakukan P21 terhadap kasus itu,” ucap Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Senin (15/2/2016).

Neta mengingatkan, jaksa agung bahwa syarat deponering suatu kasus adalah jika menyangkut kepentingan umum yang lebih besar. Dalam kasus BW dan AS, Neta menilai, deponering dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum dan hanya menyangkut kepentingan pribadi.

“Jika diambil langkah deponering otomatis kasusnya ditutup dan keberadaan BW-AS sebagai tersangka hilang. Tapi keduanya tetap tersandera dalam ketidakpastian hukum, tersandera apakah bersalah atau tidak,” ucap Neta.

Lebih lanjut, Neta menilai apa yang dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus BW dan AS adalah politisasi persoalan hukum untuk pencitraan. Bagi Neta, manuver jaksa agung ini berbahaya bagi rasa keadilan publik maupun masa depan perkembangan hukum. “Sikap Jaksa Agung itu membunuh kepastian hukum di negeri ini,” tegas Neta.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023