Beritasatu.com – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai revisi UU KPK merupakan wujud sesat berpikir dari DPR RI. Menurutnya, sesat berpikir tampak dalam empat poin revisi UU KPK yang dianggap DPR memperkuat KPK, namun justru memperlemah KPK. Keempat poin yang dimaksud Abdul adalah pembentukan dewan pengawas KPK, pemberian wewenang Surat Perintah...Read More

Cnnindonesia.com – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan, sasaran utama kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah aparat penegak hukum. Hal itu berdasarkan Tap MPR Nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan KKN di Indonesia. Arah kebijakan itu menurutnya untuk mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan, terutama...Read More

Okezone.com – Pemerintah memastikan tengah menyiapkan tim hukum untuk melakukan gugatan terkait keterlambatan penerimaan pesawat tempur Super Tucano. Terlebih produsen burung besi asal Brazil, Embraer memiliki tanggungan sebesar lima persen dari total kontrak yang disepakati pada 2010 silam. “Ya kan nanti prosesnya dengan biro hukum kita, kita tidak tau apakah mau bakal pakai pakar hukum...Read More