February 14, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

February 14, 2016
tjoetjoe s hernanto kongres advokat indonesia
Kai.or.id – Tertangkapnya seorang advokat oleh KPK baru-baru ini semakin memperkuat sinyalemen bahwa dunia peradilan kita saat ini masih kotor dan penuh dengan transaksional. Ini memperlihatkan kepada kita tentang wajah dunia advokat yang sebenarnya. Di satu sisi kita mengutuk habis praktek-praktek suap-menyuap seperti itu. Namun disisi lain kita telah dihadapkan pada satu situasi yang tidak bisa dihindari....
Read More
Wapres JK Ancam Hukum Berat Pengembang Pelanggar Hunian Berimbang
Merdeka.com – Pemerintah bakal memperketat kebijakan hunian berimbang. Hunian berimbang merupakan perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, megah dan mewah atau dalam bentuk rumah susun. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan hunian berimbang akan diperketat melalui penerbitan peraturan pemerintah. Peraturan ini...
Read More
Anggota DPR Minta Polisi Hukum Berat Pelaku Penganiayaan dan Penyiksaan PRT
Wartakota – Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR RI mengunjungi Siti Sri Mariani alias Ani (20) di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Sabtu (13/2/2016). Ani merupakan pembantu rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan majikannya sendiri, Meta Hasan Musdalifah (40). Dalam kunjungannya yang didampingi Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Agung Budijono tersebut, Irma meminta aparat penegak...
Read More
Berisatu.com – Peneliti senior CSIS J. Kristiadi menilai publik sampai sekarang masih menunggu sikap tegas Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK. Sikap Jokowi sangat penting agar institusi KPK tidak dilemahkan melalui revisi UU KPK. “Saya pikir publik masih menunggu sikap tegas Presiden bahwa revisi ini tidak diterima dan ditolak,” ujar Kristiadi di kantor...
Read More
Pakar Hukum Minta Status Pimpinan KPK Diperjelas
Jawapos.com – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantaan Korupsi makin deras. Setelah sejumlah fraksi di DPR menolak, kali ini giliran para pakar hukum yang mengkritisi. Pengacara yang sering berhadapan dengan KPK, Maqdir Ismail meminta DPR fokus merevisi mengatur hal-hal yang selama ini rentan menjadi masalah. Contohnya, revisi terhadap pasal 21 UU KPK. Pada pasal itu, pimpinan...
Read More
LBH HAMI akan Beri Layanan Hukum Gratis
Inilahkoran.com – DPC Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kota Bandung akan segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Nantinya LBH tersebut akan memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. Ketua DPC HAMI Kota Bandung Michael TI Siahaan menyatakan, LBH HAMI dibentuk untuk merespons keadilan terhadap masyarakat kurang mampu. HAMI akan fokus membantu masalah...
Read More
Asal Independen, NasDem Dukung Deponering Untuk Kasus Samad dan Bambang
Tribunnews.com – Komisi III DPR menyerahkan sepenuhnya persoalan deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung. “Fraksi NasDem akan mendukung secara bulat apapun keputusan dari kejaksaan agung terkait deponering kepada dua mantan komisioner KPK tersebut.” “Deponering itu hak dan kewenangan Jaksa Agung,” ujar anggota Komisi III Taufiqulhadi, Sabtu (13/2/2016) dalam siaran pers yang...
Read More
Sudah P21, Jaksa Agung Dinilai Tak Layak Beri Deponering ke Samad dan BW
Indopos.co.id – Rencana Jaksa Agung HM Prasetyo yang akan mengeluarkan deponering terhadap dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) ‎menuai kecaman. Politisi asal Partai Nasionalis Demokrat itu pun‎ dinilai arogan mengingat kasus tersebut sudah P21 oleh pihak kepolisian. “‎Deponering kasus‎ BW dan Abraham Samad adalah bentuk sikap otoriter dan...
Read More
Payung Hukum Hambat Pengangkatan Honorer K2
Metrotvnews.com – Tenaga honorer kategori 2 (K2) nampaknya harus kembali gigit jari terkait keinginan mereka untuk diangkat menjadi PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengaku belum bisa mengabulkan permohonan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS secara otomatis. Kemenpan RB melalui juru bicaranya Herman Suryatman menyampaikan telah melakukan rapat maraton dengan lintas...
Read More
OTT KPK, Pimpinan MA Diminta Lakukan Penyelidikan Internal
Tribunnews.com – Komisi III DPR mengaku prihatin dengan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Kasubdit Kasasi Perdata dan Tata Laksana Perkara MA. Tetapi juga harus mengapresiasi KPK yang tetap sigap sehingga operasi tangkap tangan (OTT) itu membuahkan hasil. “Hasil OTT KPK terbaru itu diharapkan semakin menumbuhkan efek jera, baik bagi pelaku maupun oknum PNS penerima gratifikasi....
Read More
Berikut Kronologi OTT Pejabat MA
Okezone.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, pengusaha, Ichsan Suaidi serta pengacara Ichsan, Awang Lazuardi Embat, pada Jumat 12 Februari 2016. Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, mereka bertiga ditangkap di tiga lokasi yang berbeda bersama tiga orang lainnya....
Read More
Pejabat MA Kena OTT KPK, KY Kinerja Lembaga Kembali Tercoreng
Republika.co.id – Komisi Yudisial (KY) menyayangkan adanya pejabat di Mahkamah Agung (MA) yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (12/2) malam. Melalui juru bicara KY, Farid Wajdi, KY merasa prihatin atas penangkapan salah satu aparat pengadilan dalam OTT tersebut. “Kami menyayangkan, di tengah keinginan dan usaha banyak pihak dalam...
Read More
1 2

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024
Ribuan Advokat Padati Edutorium UMS Ahmad Dahlan untuk Kongres IV KAI
June 8, 2024
Dr. Heru Notonegoro: Ribuan Advokat akan Padati Solo Hadiri Kongres IV KAI 2024
June 7, 2024