Sindonews.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menegaskan supaya pemerintah negara lain untuk menghormati proses hukum yang ada di Indonesia, salah satunya eksekusi mati terpidana narkoba. “Masing-masing negara kan punya kedaulatan hukum sendiri-sendiri dan negara lain harus menghormati proses hukum di Indonesia,” ujar Abdul Fickar Hajar saat dihubungi Sindonews, Sabtu (14/5/2016). Alasan...Read More

Hukumonline.com – Ajang Mundi Avocat atau Piala Dunia sepakbola untuk kalangan advokat 2016 baru mulai digelar. Namun, satu-satunya wakil  Indonesia di ajang ini, tim sepakbola Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI FC) sudah mencatat sebuah “prestasi” khusus di keikutsertaannya yang pertama kali di ajang ini. PERADI FC tercatat sebagai tim yang menempuh jarak paling jauh untuk hadir...Read More

Kompas.com – Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengakui bahwa tidak ada aturan mengenai batas waktu bagi setiap anggota DPR untuk membuat laporan setelah kunjungan kerja. Meski demikian, laporan tersebut wajib dilakukan setelah kunjungan kerja dilakukan. “Laporannya setiap kunjungan kerja, tapi tidak ada aturannya (batas waktu),” ujar Winantuningtyastiti di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2016). Menurut Winantuningtyas,...Read More

Kompas.com – Ada satu lagi permasalahan bangsa yang menjadi perhatian Ketua MPR Zulkifli Hasan yaitu korupsi. Ironisnya kasus-kasus korupsi yang ramai terjadi melibatkan begitu banyak kepala daerah dan wakil rakyat. Keprihatinan tersebut disampaikannya pada kesempatan kunjungan ke Pesantren Bahrul Maghfiroh, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/5/2016) untuk Sosialisasi Empat Pilar. Ketua MPR mengatakan salah satu cara...Read More

Aktual.com – Perjanjian tentang pengerjaan kontribusi tambahan yang disepakati oleh Pemerintah Provinisi DKI Jakarta dengan empat perusahaan pengembang reklamasi pantai utara Jakarta, dinilai illegal. Disebut illegal, bukan hanya karena perbedaan dari segi kedudukan. Jika menyebut kontribusi tambahan dilakukan untuk kepentingan rakyat, perjanjian itu akan sangat rawan diselewengkan, lantaran tidak perwakilan dari masyarakat. “Sebuah perjanjian yang...Read More

Detik.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan perjanjian soal kewajiban tambahan yang dikenakan ke perusahaan pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Perjanjian ini dibikin agar para pengembang mau membayar kewajibannya sebagai syarat perpanjangan izin menggarap reklamasi. “Jadi isi suratnya itu adalah, kami minta kontribusi tambahan, kalau kamu mau disambung izin pulau Anda,” kata Ahok...Read More

Cnnindonesia.com – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp945,465 miliar dari kunjungan kerja anggota dewan. “FITRA mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum,” kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Yenny menilai,...Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana untuk mengumumkan hasil penyelidikan atas status pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengumuman status pembelian lahan RS Sumber Waras akan dilakukan dalam waktu dekat. “Status pembelian lahan RS Sumber Waras akan segera diumumkan oleh KPK. Ditunggu...Read More

Republika.co.id – Mantan Wakil Bupati Fakfak, Papua, Donatus Nimbitkendi melaporkan Bupati Fakfak M. Uswanas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan sound system dan panggung “ringing” dengan kerugian Rp4,3 miliar. “Saya sebagai mantan wakil bupati memberikan keterangan di KPK memang terjadi kelebihan bayar (mark up) pada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian Rp4,3 miliar,”...Read More

Sindonews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dari hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR, bahwa sejumlah Anggota DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar. Banyak diantaranya laporan hasil Kunker Anggota DPR yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Itu (audit kunker DPR) masuk dalam bagian audit yang sedang...Read More

Kompas.com – Kementerian Energi dan SDM beserta Komisi Pemberantasan Korupsi memberi batas waktu hingga 12 Mei 2016 bagi pemerintah daerah untuk menata kelola perizinan dan mengevaluasi seluruh izin yang pernah diterbitkan di bidang pertambangan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tidak akan ada toleransi bila ada perbuatan perbuatan pidana korupsi pada perizinan itu. “Kita tidak...Read More

Kompas.com – Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016) lalu, mengajukan gugatan secara berkelompok atauclass action melawan Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan permukiman mereka. “Selama menjalankan proses program normalisasi ini, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan melawan hukum, maka warga minta program ini dihentikan,” kata kuasa hukum warga, Vera WS Soemarwi di Sanggar Ciliwung, Bukit...Read More