Detik.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan perjanjian soal kewajiban tambahan yang dikenakan ke perusahaan pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Perjanjian ini dibikin agar para pengembang mau membayar kewajibannya sebagai syarat perpanjangan izin menggarap reklamasi. “Jadi isi suratnya itu adalah, kami minta kontribusi tambahan, kalau kamu mau disambung izin pulau Anda,” kata Ahok...Read More

Cnnindonesia.com – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp945,465 miliar dari kunjungan kerja anggota dewan. “FITRA mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum,” kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Yenny menilai,...Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana untuk mengumumkan hasil penyelidikan atas status pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengumuman status pembelian lahan RS Sumber Waras akan dilakukan dalam waktu dekat. “Status pembelian lahan RS Sumber Waras akan segera diumumkan oleh KPK. Ditunggu...Read More

Republika.co.id – Mantan Wakil Bupati Fakfak, Papua, Donatus Nimbitkendi melaporkan Bupati Fakfak M. Uswanas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan sound system dan panggung “ringing” dengan kerugian Rp4,3 miliar. “Saya sebagai mantan wakil bupati memberikan keterangan di KPK memang terjadi kelebihan bayar (mark up) pada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian Rp4,3 miliar,”...Read More

Sindonews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dari hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR, bahwa sejumlah Anggota DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar. Banyak diantaranya laporan hasil Kunker Anggota DPR yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Itu (audit kunker DPR) masuk dalam bagian audit yang sedang...Read More

Kompas.com – Kementerian Energi dan SDM beserta Komisi Pemberantasan Korupsi memberi batas waktu hingga 12 Mei 2016 bagi pemerintah daerah untuk menata kelola perizinan dan mengevaluasi seluruh izin yang pernah diterbitkan di bidang pertambangan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tidak akan ada toleransi bila ada perbuatan perbuatan pidana korupsi pada perizinan itu. “Kita tidak...Read More

Kompas.com – Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016) lalu, mengajukan gugatan secara berkelompok atauclass action melawan Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan permukiman mereka. “Selama menjalankan proses program normalisasi ini, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan melawan hukum, maka warga minta program ini dihentikan,” kata kuasa hukum warga, Vera WS Soemarwi di Sanggar Ciliwung, Bukit...Read More

Hukumonline.com – Banyaknya persoalan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi sorotan berbagai kalangan akademisi. Tak hanya itu, bila Buku I RKUHP disahkan tanpa memperbaiki berbagai hal, dikhawatirkan akan membuat rancu implementasi aturan pidana tersebut bagi para penegak hukum sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai objek hukum. DPR dan pemerintah diminta tak tergesa-gesa melakukan pembahasan,...Read More