Kompas.com – Pengacara Razman Arif Nasution membantah dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum Abdull Aziz atau Daeng Aziz. Razman mengaku dirinya masih menjadi kuasa hukum Aziz karena pihak keluarga Aziz belum mencabut kuasa dalam kasus hukum yang saat ini menimpa Aziz. “Pertama saya tidak mengundurkan diri. Kedua mereka tidak cabut kuasa tapi mereka tetap minta...Read More

Kompas.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengecam pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan yang terjadi di Bengkulu, dengan korban Yn (14). Menurut Puan, kasus itu harus jadi momentum diterapkannya hukuman maksimal untuk para pelaku kekerasan seksual. Puan berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus ini secara tegas. Ia menyebut diperberatnya...Read More

Kompas.com – Hakim Agung Gayus Lumbuun mengakui bahwa setiap hakim dan pejabat Mahkamah Agung berpotensi untuk terlibat tindak pidana korupsi. Namun, menurut Gayus, korupsi di lingkup peradilan, terutama di MA, dapat dicegah jika hakim memiliki sikap tegas untuk tetap independen dan tidak bisa diatur pihak lain dalam membuat putusan. “Saya akan mengatakan, pengaturan bisa dilakukan...Read More

Kompas.com – Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menilai bahwa masalah transparansi menjadi salah satu hal yang harus dibenahi di lembaga peradilan, terutama Mahkamah Agung. Karena itu, menurut Erma, transparansi itu harus mulai dilakukan sejak awal, yaitu dari rekrutmen hakim dan sistem kesetjenan. “Komisi III ingin menggodok RUU Jabatan Hakim. Karena kami tidak mau...Read More

Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (4/5). Politikus PAN itu akan dicecar berbagai pertanyaan seputar kasus dugaan suap ‘pengamanan’ proyek pengembangan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “ATT akan diperiksan dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” jelas Pelaksana Harian Kepala...Read More

Hukumonline.com – Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digugat oleh salah satu politisinya, yaitu Fahri Hamzah, absen dalam sidang mediasi kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5). Sidang mediasi tersebut berlangsung sekitar dua jam secara tertutup dengan dipimpin Hakim Baktar Jubri Nasution yang ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator. Fahri Hamzah,...Read More

Hukumonline.com – Penerapan jaminan fidusia rupanya masih menemui permasalahan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam acara Rapat Koordinasi Pelayanan Fidusia antara Ditjen Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia, Hakim Agung Sudrajad Dimyati memaparkan permasalahan-permasalahan hukum dalam penerapan jaminan Fidusia. Pertama,...Read More

Hukumonline.com – Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution melalui pengacaranya, Susilo Aribowo mengakui telah menerima uang dari Doddy Aryanto Supeno. Edy menerima uang sebanyak dua kali, yaitu Rp100 juta dan Rp50 juta. “Itu gratifikasi, ucapan terima kasih saja,” ujarnya, Rabu (4/5). Penerimaan uang itu bertujuan agar Edy mempercepat pengiriman berkas Peninjauan Kembali (PK)...Read More

Antaranews.com – Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) tertinggi pada caturwulan pertama tahun 2016 yang dilaporkan masyarakat. “Dari sepuluh provinsi yang banyak laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan ke KY, DKI Jakarta merupakan yang tertinggi,” kata juru bicara KY Farid Wajdi dalam jumpa...Read More

Detik.com – Terpidana kasus pajak Gayus Tambunan diam-diam melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ia menuntut Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memulihkan nama baiknya dan juga membayar gaji yang belum terbayarkan sebelum ia dipecat. Gayus diketahui telah mendaftarkan gugatan melawan Kemenkeu dan Dirjen Pajak pada 14 Marer 2016 dengan...Read More

Hukumonline.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku pernah bertemu Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Namun, ia membantah jika pertemuan itu untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). “Sebetulnya silaturahmi,” katanya usai diperiksa sebagai saksi di KPK, Selasa (3/5). Prasetio berpendapat, pertemuannya dengan Aguan bukanlah sesuatu yang bisa dipermasalahkan. Lagipula, dalam...Read More

Detik.com – Kasus suap untuk pengamanan perkara PT Brantas Abipraya (PT BA) di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) direka ulang. KPK ingin memperjelas urutan penyerahan duit dalam perkara tersebut. “Rekonstruksi hari ini dilakukan di 4 lokasi berurutan dari pukul 09.00 sampai 17.00 WIB,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi, Selasa (3/5/2016)....Read More