Kompas.com – Ada satu lagi permasalahan bangsa yang menjadi perhatian Ketua MPR Zulkifli Hasan yaitu korupsi. Ironisnya kasus-kasus korupsi yang ramai terjadi melibatkan begitu banyak kepala daerah dan wakil rakyat. Keprihatinan tersebut disampaikannya pada kesempatan kunjungan ke Pesantren Bahrul Maghfiroh, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/5/2016) untuk Sosialisasi Empat Pilar.
Ketua MPR mengatakan salah satu cara untuk meminimalisir oknum anggota wakil rakyat dan pemimpin daerah yang korupsi adalah pendidikan politik yang baik. Wakil rakyat dan pemimpin daerah yang dipilih adalah tanggung jawab pemilihnya juga. “Wakil rakyat dan kepala daerah adalah cerminan rakyatnya, yang pilih DPR dan kepala daerah siapa? Kenapa yang tidak baik dipilih?” ujarnya.
Zulkifli mendorong rakyat agar memilih pemimpin yang berintegritas, berpendidikan, punya visi dan tidak melakukan money politic. Untuk dapat mengidentifikasi pemimpin-pemimpin seperti ini masyarakat perlu diajarkan pendidikan demokrasi.
“Sekarang ini yang populer kan NPWP, nomor piro wani piro. Kalau demokrasi mahal pilkada dan pileg mahal, calon-calon pemimpin ketemu tauke-tauke besar sebelumpemilihan, bagaimana nanti setelah jadi pemimpin. Pasti cari uang agar balik modal. Lima KPK juga tidak cukup!” katanya.
Terkait dengan santer terdengarnya isu kunjungan kerja fiktif para anggota dewan yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Zulkifli belum mau menanggapi secara mendalam. “Kita pastikan dulu, kita jangan cepat bereaksi juga dengan berita-berita seperti ini. Kita pastikan dulu,” ujarnya.
(Kongres Advokat Indonesia)
