Berita Arsip - Page 280 of 487 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Bawaslu-KPU Kaget Saat Wiranto Minta Penundaan Hukum Peserta Pilkada
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto soal penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah tak mewakili institusinya. Saat itu, Bawaslu memang diajak dalam rapat di Kemenko Polhukam. Adapun salah satu agenda rapat adalah membahas soal banyaknya penangkapan terhadap peserta Pilkada...
Read More
Hukum Pancung Tak Bisa Diterapkan untuk Kejahatan di Aceh
tirto.id – Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh sedang mengkaji rencana penerapan hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan. Seperti dilansir dari The Guardian, hukuman ini akan dimintakan pendapat ke masyarakat Aceh. Jika disetujui masyarakat, hukum pancung akan diberlakukan. Rencana pemberlakuan hukum pancung ini ditentang Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Khoirul Anam. Menurut Anam, rencana...
Read More
Honorarium advokat atau lawyer memang tak ada batasnya. Namun bagi lawyer yang bekerja di firma hukum, tetap ada rentang tarif gaji pokok berdasarkan dinamika pasar. Gaji terendah tak kurang dari Rp 21 juta dan bisa mencapai Rp 75 juta per bulan (gross). Berdasarkan hasil riset kualitatif “Indonesia Salary Benchmark 2018” yang dikeluarkan Michael Page Indonesia,...
Read More
Notaris Layangkan Petisi ke Yasonna untuk Cabut Permenkum 25/2017
Para calon notaris dan anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) membuat petisi bagi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka memprotes terbitnya Permenkumham Nomor 25/2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN). “Adanya Permenkumham itu kita menjadi sangat berat. Kita calon notaris ini menjadi sangat berat karena baru sekarang ini ada peraturan tersebut, yang di situ...
Read More
Surati Jokowi, Penasihat Hukum Minta Ba'asyir Dijadikan Tahanan Rumah
JAKARTA, Okezone.com – Tim Pengacara Muslim mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan duduk perkara tentang wacana pemberian tahanan rumah kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir yang menuai polemik. Surat dengan kop berlogo Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia itu diketahui dengan Nomor: 145 TPM/Adm/III/2018 tentang perihal ‘KH Abu Bakar Ba’asyir...
Read More
Perludem: Calon Kepala Daerah yang Korupsi Harusnya Didiskualifikasi
KUMPARAN.COM – Usulan Menkopolhukam Wiranto yang meminta KPK menunda pengumuman status tersangka para calon kepala daerah menulai polemik masyarakat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menuturkan, jika proses hukum calon kepala daerah sudah memenuhi dua alat bukti, maka harus segera ditetapkan sebagai tersangka. “Apa yang dilakukan oleh KPK itu menjadi catatan....
Read More
Merevisi Undang Undang Narkotika
TEMPO.CO, Jakarta -Digagas sejak lebih tiga tahun lalu hingga kini revisi Undang-Undang tentang Narkotika belum juga masuk ke DPR. Padahal, jika pemerintah segera menyelesaikan draf revisi UU No.35/2009 tersebut, DPR, seperti dikemukakan Ketuanya, Bambang Soesatyo, siap untuk segera membahas. Pekan lalu Bambang Soesatyo menyinggung kembali draf revisi UU Narkotika yang belum juga masuk dari pemerintah....
Read More
MD3 Mulai Berlaku, Ketua DPR Jamin Pengkritik Tidak jadi Korban
WARTA KOTA, JAKARTA- Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 berlaku efektif mulai hari ini, Kamis (15/3/2018). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menjamin penuh tidak akan ada masyarakat termasuk wartawan yang menjadi korban atas UU MD3. Mantan Ketua Komisi III ini meyakini masyarakat sudah sangat cerdas dalam menyampaikan pendapat, sehingga mampu...
Read More
Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah agar Tak Gaduh
JAKARTA, Okezone.com – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, Polri tetap akan menunda sementara kasus hukum pada peserta calon kepala daerah yang sedang mengikuti pilkada serentak 2018. “Polri mengambil posisi menunda, menunda bukan berarti menghentikan. Karena Polri menghormati proses demokrasi . Inti dan substansi dalam demokrasi itu adalah election,” ujar Setyo di Mabes...
Read More
Kantor Hukum ‘Panama Papers’ Resmi Ditutup
PANAMA CITY, iNews.id – Mossack Fonseca, kantor hukum Panama yang mengungkap skandal pajak banyak tokoh dunia dalam skandal yang disebut ‘Panama Papers’ resmi ditutup. Penutupan kantor hukum ini disebabkan masalah ekonomi dan reputasi yang ditimbulkan oleh perannya dalam mengungkap penggelapan pajak global. Panama Papers yang disebut-sebut terdiri dari jutaan dokumen yang dicuri dari Mossack Fonseca...
Read More
KPK Jamin Penanganan Korupsi Kontestan Pilkada Bebas Intervensi
Beritasatu.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin proses hukum terhadap penyelenggara negara yang bertarung dalam Pilkada serentak 2018 bebas dari intervensi pihak manapun. Bahkan, KPK memastikan penanganan kasus korupsi ini justru sebagai bentuk dukungan agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan tak dinodai korupsi. “Penanganan perkara di KPK tidak memungkinkan diatur atau dikendalikan oleh...
Read More
Mundur dari Kuasa Hukum Roro Fitria Juga Sebut 'Tak Jelas', Tak Kuat Bayar?
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Roro Fitria, artis yang saat ini terbelit kasus narkoba ditinggalkan 8 orang yang masuk dalam tim Kuasa Hukumnya. Apakah ada alasan lain selain tak lagi sejalan sehingga Nuning Tyas dan rekan Kuasa Hukum lainnya memilih tak lagi ikut mendampingi Roro dalam kasusnya? Nuning ketika ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/3/2018)...
Read More
1 … 278 279 280 281 282 … 487

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024