RMOL. Keadilan baik di bidang hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk berdaulat dan bermartabat. Selain keadilan, ciri negara demokrasi adalah persamaan. Negara tidak boleh membeda-bedakan siapapun dalam menaati undang-undang. Hal ini dinyatakan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional “Perlindungan...Read More
Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe S Hernanto menegaskan antara KAI dan KAI 2008, adalah dua organisasi advokat yang berbeda. “Keduanya sah secara hukum dan punya izin dari Kementerian Hukum dan Ham,” tegas Tjoetjoe usai melakukan pengangkatan sejumlah advokat di Gorontalo. Ia menambahkan, KAI yang ia pimpin adalah bentukan dari almarhum Adnan Buyung Nasution, sementara...Read More
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak patah arang menggugat kebijakan pemerintah dalam melakukan holding BUMN, meskipun baru-baru ini Mahkamah Agung (MA) kabarnya telah menolak gugatan uji materiil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang holding BUMN Pertambangan. Kali ini, koalisi tersebut tengah mempelajari kemungkinan untuk mengajukan uji...Read More
Merdeka.com – Sejumlah kelompok LSM menggelar aksi demonstrasi mengecam eksekusi mati TKI asal Bangkalan Madura, Zaini Misrin yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Keputusan itu dinilai tidak menghormati aturan hukum internasional yang ditetapkan. “Tata krama hukum Internasional di mana dalam konvensi di Wina sudah diatur, setiap eksekusi mati harus memberikan pemberitahuan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia....Read More
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi semua pihak yang menginginkan pemilihan kepala daerah bersih yang bertumpu pada adu gagasan dan program bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilihan kepala daerah harus menjadi pesta demokrasi yang bermartabat, bebas dari kampanye SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), ujaran kebencian, hoax...Read More
RMOL. Aksi massa Front Pembela Islam (FPI) yang menggeruduk salah satu kantor media pada Jumat (16/3) lalu menuai kecaman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wasekjen DPP PSI Danik Eka Rahmaningtias menilai bahwa aksi yang dilakukan FPI itu sudah masuk kategori membahayakan. “PSI bersyukur bahwa tindak intimidasi tersebut tidak sampai memakan korban fisik dan bangunan, namun...Read More
Tribunnews.com – Zaini Misrin menjalankan eksekusi mati dari Arab Saudi pada Minggu (18/03/18). Namun organisasi advokasi tenaga kerja Migrant Care mengklaim vonis mati terhadap Zaini dijatuhkan secara ilegal, karena pengakuannya didapat melalui pemaksaan. “Merunut pada pengakuan Zaini Misrin, ia dipaksa mengakui pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Arab Saudi,” tulis Migrant Care dalam...Read More
TEMPO.CO – Penangkapan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atika untuk sekian kalinya membuktikan betapa masih banyaknya mental hakim kita yang bobrok. Para hakim seperti ini harus mendapat hukuman seberat-beratnya. Mereka tak saja semakin mencoreng wajah lembaga peradilan, tapi lebih dari itu telah memainkan keadilan, sesuatu yang harusnya mereka tegakkan...Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) saat aksi damai memprotes karikatur Tempo di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Kebayoran Lama, termasuk tindakan pidana. Perampasan kacamata Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli adalah tindak pidana delik umum. “Meski begitu tetap harus dilaporkan oleh saksi...Read More
Kumparan.com – Sejumlah pihak masih mempersoalkan usulan Menkopolhukam Wiranto yang meminta KPK menunda penetapan status tersangka bagi calon kepala daerah. Wiranto dikritik karena dianggap mengintervensi KPK. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet )mengimbau semua pihak tidak mencampuradukkan proses politik dan hukum. “Penegakan hukum harus terus berjalan dan proses politik juga harus terus...Read More
CANBERRA, SINDONEWS.COM – Jaksa Agung Australia menolak tuntutan atas pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, karena memiliki kekebalan diplomatik. Sebelumnya, sejumlah pengacara Australia mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perlakuan terhadap kelompok minoritas Rohingya. Jaksa Agung Australia Christian Porter mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan penuntutan terhadap Suu Kyi karena kepala...Read More
BBC Indonesia – Pengadilan di Petaling Jaya, Malaysia, membebaskan perempuan bernama Datin Rozita Mohamad Ali dari hukuman penjara, dalam kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja asal Sumatera Utara, Suyanti. Putusan itu dianggap janggal karena sebelumnya dakwaan yang diajukan kepada Datin berubah-ubah. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menyebut Rozita sebelumnya didakwa pasal percobaan pembunuhan dengan sanksi...Read More
