Arab Saudi Hukum Mati TKI Meski Permohonan Jokowi
Arab Saudi Hukum Mati TKI Meski Permohonan Jokowi

Arab Saudi Hukum Mati TKI Meski Permohonan Jokowi

Tribunnews.com – Zaini Misrin menjalankan eksekusi mati dari Arab Saudi pada Minggu (18/03/18). Namun organisasi advokasi tenaga kerja Migrant Care mengklaim vonis mati terhadap Zaini dijatuhkan secara ilegal, karena pengakuannya didapat melalui pemaksaan.

“Merunut pada pengakuan Zaini Misrin, ia dipaksa mengakui pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Arab Saudi,” tulis Migrant Care dalam surat keterangan persnya.

Zaini divonis mati November 2008 silam setelah dinilai terbukti bersalah membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad al Sindy. Pria yang bekerja sebagai supir itu ditangkap pada 2004.

Indonesia sendiri baru diberitahu mengenai status hukum Zaini setelah vonis mati dijatuhkan.
Kementerian Luar Negeri mengklaim pemerintah Arab Saudi tidak menyampaikan pemberitahuan resmi terkait eksekusi mati. Zaini juga tidak mendapat penerjemah yang “netral dan imparsial” untuk menemaninya selama proses persidangan.

“Eksekusi mati terhadap Zaini adalah bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia,” tulis Migrant Care lagi.

“Di masa Pemerintahan Presiden Jokowi, langkah permohonan pengampunan juga dilakukan saat lawatan Presiden Jokowi ke Saudi Arabia bulan September 2015 dan juga saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada bulan Maret 2017,” kata Direktur Migrant Care Wahyu Susilo lewat keterangan tertulisnya seperti dilansir Detikcom.

Namun Arab Saudi membisu terhadap permohonan Indonesia. Kepada BBC Indonesia, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pihaknya baru mengetahui perkembangan terakhir “dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi mati. Dan saat itu semua akses sudah ditutup,” ujarnya.

Selain Zaini, dua tenaga kerja Indonesia lain di Arab Saudi, Tuty Tursilawati dan Eti binti Toyib, juga menunggu hukuman pancung menyusul vonis mati pada 2010 karena kasus serupa.

Baca Juga : Pengadilan Tangerang dan Suap Hakim Wahyu Widya Nurfitri

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024