Jakarta, DETIK.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Menanggapi laporan itu, Anies mempersilakan proses hukum berjalan. “Nggak ada (tanggapan). Proses hukum biar berjalan saja,” kata Anies saat dimintai tanggapan terkait laporan tersebut di Menara 165, Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan,...Read More

JAKARTA, SINDONEWS.Com – Sejumlah kalangan mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Desakan muncul karena hingga sepuluh bulan sejak peristiwa yang terjadi April 2017 berlalu, polisi belum berhasil menangkap pelaku penyerang Novel. “Karena kasus Novel ini sangat pelik. Jadi mendesak...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi Kegiatan Bantuan Fasilitas Sarana Produksi Kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2015 Di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Penerima Bantuan Sarana Produksi Hortikultura tersebut senilai Rp. 24 Miliar untuk Wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Donal Fariz menilai sektor hukum tidak mendapatkan perhatian dalam era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat dari kisruh pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan revisi tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Namun,...Read More

tirto.id – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi dan kuasa hukumnya. Mereka tetap berkeyakinan bahwa dakwaan sudah memenuhi syarat untuk disidangkan. “Menolak eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa maupun eksepsi pribadi yang diajukan terdakwa Dr Fredrich Yunadi,” kata Jaksa KPK Ikhsan...Read More

Jakarta, BBC.Com, Penyidik KPK, Novel Baswedan, tiba di Gedung KPK Kamis siang (22.2), disambut para pimpinan dan mantan pimpinan KPK , para karywan KPK, serta para pegiat antikorupsi. Ia tiba dari Singapura -tempat dia menjalani pengobatan selama ini- meski kondisi matanya belum pulih total. Kepulangan itu ditempuh di tengah masih munculnya sejumlah pertanyaan atas kinerja...Read More

Detik.com – Bos First Travel telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Depok. Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umrah, Luthfi Yazid, menilai tindakan yang dilakukan Bos First Travel sebagai kezaliman yang luar biasa. “Dari dakwaan yang dibacakan JPU terlihat jelas bahwasanya kejahatan yang dilakukan oleh Andika, Anniesa, dan Kiki Hasibuan adalah kejahatan yang luar biasa dari...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo berpesan kepada calon hakim agar tidak meperjual belikan hukum. Lembaga peradilan harus menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 1591 calon hakim di Balai Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018). Jokowi mengatakan, kepastian hukum adalah kunci bagi pembangunan demokrasi dan...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggunakan pasal kekhilafan hakim sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan hakim dalam kasus penodaan agama. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan soal kekhilafan itu tercantum dalam Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Alasan hukum dia menggunakan Pasal 263...Read More

VIVA – Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia, atau FORMAPPI, Sebastian Salang mengatakan, Anggota DPR RI telah menunjukkan kesombongannya dengan melakukan Revisi UU MD3, di mana dalam revisi tersebut mencantumkan pasal yang melindungi diri anggota dewan dari jerat hukum. “Pelajaran yang lain, memang DPR memperlihatkan begitu angkuh, begitu pongah memperlihatkan kekuasaan kepada rakyat Indonesia, dengan...Read More

Hukumoneline.com – Kabar hangat datang dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham). Pasalnya, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen AHU yang sebelumnya dijabat oleh Freddy Harris digantikan oleh Cahyo Rahadian Muhzar. Berita ini memang belum tersebar luas, bahkan pada laman resmi portal AHU masih tertulis Freddy Haris sebagai Plt Dirjen...Read More

Hukumonline.com – Putusan adalah mahkotanya hakim. Mempertimbangkan alat-alat bukti, fakta yang terungkap, plus keyakinan batinnya, majelis hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Jika substansi perkaranya relatif sama, hakim bisa menggunakan putusan terdahulu sebagai rujukan. Jika hal ini dijalankan terus menerus niscaya kesatuan dan konsistensi putusan pengadilan dapat...Read More