Berita Arsip - Page 282 of 477 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Polisi Penegak Hukum, Bukan Alat Politik
VIVA – Pengamat kepolisian pada Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai penunjukan polisi sebagai penjabat gubernur adalah pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Polri. “Fungsi kepolisian itu adalah alat negara penegak hukum bukan alat politik. Penunjukan tersebut bisa menyeret pejabat polisi ke ranah politik praktis,” kata Bambang pada Selasa, 30 Januari 2018. Loyalitas anggota Polri...
Read More
KPK Periksa Bupati Kukar Rita Widyasari Terkait TPPU
Mertotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018. Lembaga Antikorupsi sedang melacak sejumlah aset Rita yang diduga berasal dari...
Read More
70 Persen Pengacara Indonesia Hidup Pas-Pasan, Apa Masalahnya?
Tempo.co – Gaya dan penampilan para pengacara sering terlihat mewah. Ada yang sengaja memamerkan cincin berlian di jari-jemarinya. Ada pula pengacara yang mengaku dengan mudah membeli tas Hermes yang harganya Rp 1 miliar atau keluar negeri dengan minimal mengeluarkan uang Rp 3 miliar. Macam-macam strategi mereka berpenampilan mereka. Salah satunya untuk menjatuhkan psikologis lawan. Mantan...
Read More
Kasus Suap Garuda, KPK Periksa Dirut PT GMF Aero Asia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pembelian pesawat airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia. Pada Senin (29/1), penyidik KPK memeriksa Direktur Utama PT Garuda Maintenance (GMF) Aero Asia Tbk, Iwan Joeniarto. Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan dirut PT...
Read More
Dianggap Hina SBY, Pengacara Setya Novanto Dilaporkan ke Polisi
TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrat akan melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya karena dianggap telah mencemarkan nama baik mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. “Kami akan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik,” ujar anggota Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai...
Read More
Gamawan Fauzi Siap Dihukum Mati Bila Terlibat Korupsi E-KTP
OKEZONE.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi membantah pernah menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. Dia mengaku sebagai anak ulama berani bersumpah tidak menerima satu sen uang dari hasil korupsi e-KTP. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Gamawan saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP, untuk terdakwa Setya Novanto (Setnov), di Pengadilan Tipikor...
Read More
Gara-Gara Candaan Berbau SARA, Joshua Suherman Khawatirkan Keluarga
OKEZONE.COM, JAKARTA – Joshua Suherman mengungkapkan kekhawatiran pihak keluarga atas kasus yang menyerang dirinya mengenai dugaan pelecehan dan penistaan agama. Kendati demikian, mantan penyanyi cilik ini telah menjelaskan duduk perkara kejadian yang dialaminya. Setelah itu, pihak keluarga dari Joshua Suherman bisa mengerti dan memahami masalah yang menimpanya. “Ya khawatir, saat itu pasti khawatir,” ungkap Joshua...
Read More
Gaya Hidup Para Pengacara Kawakan yang Bertabur Kemewahan
TEMPO.CO, Jakarta – Gaya hidup para pengacara kawakan menarik perhatian publik setelah pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memaparkan kegemarannya akan kemewahan. Salah satu pengacara yang juga kerap memamerkan mobil dan perhiasan mewahnya adalah Hotman Paris Hutapea. ketika bertemu Tempo pada Selasa pekan lalu, Hotman tak segan memperlihatkan setelan jas berwarna marun dan sepatu berwarna senada...
Read More
'Polisi tak Boleh Rangkap Jabatan di Luar Tugas Kepolisian'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seorang pejabat tinggi (pati) polisi tak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian. Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan. “Jika pati polisi menjadi pejabat gubernur di dua provinsi, sebenernya UU kepolisian tidak memungkinkan hal itu dilakukan. UU menyebutkan bahwa...
Read More
Payung Hukum Ojek Online Masih Jadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah
tirto.id – Payung hukum untuk jasa angkutan ojek online masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini mengemuka usai muncul aturan hukum taksi online yang akan diberlakukan per 1 Februari melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan...
Read More
UU SPPA Cegah Anak Berhadapan dengan Hukum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Youth Network on Violance Against Children (YNVAC) dan UNICEF mengadakan kegiatan Aktivatalk: Sudah Saatnya Orang Muda Bersuara, di Jakarta, Jumat (26/1). Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara Asisten Deputi Perlindunan Anak Bidang Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Ali Khasan. Ali Khasan menjelaskan, demi memberikan solusi bagi anak anak yang berhadapan dengan hukum,...
Read More
Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Freddy Harris, mengatakan pihaknya akan meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menghentikan penerimaan mahasiswa baru Magister Kenotariatan. Permintaan moratorium ini harus dilakukan mulai tahun 2018 sampai ada hasil evaluasi bersama antara Dirjen AHU dengan Kemenristekdikti soal penyelenggaraan pendidikan kenotariatan di perguruan...
Read More
1 280 281 282 283 284 477

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024