tirto.id – Pemerintah dan DPR berencana merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dengan memasukkan perluasan pasal terkait kesusilaan yang akan meregulasi zina, pencabulan, dan homoseksual. Revisi ini dinilai menyisakan sejumlah masalah baru. Revisi didengungkan buat mewujudkan nilai humanis lantaran KUHP yang ada sekarang merupakan warisan kolonial. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Anugerah...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dasar hukum diusulkannya dua nama perwira tinggi Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara tak menyalahi aturan. Dua perwira Polri yang diusulkan adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur...Read More

BERITASATU.COM, Jakarta – Pengacara Otto Hasibuan menilai tidak ada celah bagi pemerintah untuk kembali membuka masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang secara fakta hukum telah dinyatakan selesai. Apalagi menteri keuangan saat itu Sri Mulyani Indrawati dan Boediono yang menjabat menteri koordinator bidang perekonomian di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Februari 2008 silam...Read More

RMOL.Co, – KEPALA Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Pol. Drs. Budi Waseso akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Tidak sedikit juga pihak yang senang jika dirinya pensiun dan tak lagi menjabat sebagai kepala BNN. Mereka yang senang, terutama berasal dari pihak yang tidak suka dengan ketegasan maupun kebijakannya dalam memberantas narkotika dan prekursor narkotika...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hari ini tepat 100 hari menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Anies-Sandi pun bergerak cepat. Selama tiga bulan lebih ini, sejumlah kebijakan dikeluarkan Anies-Sandi. Namun, hampir semua kebijakan yang diterbitkan bukan tanpa masalah atau kritik. Apalagi mayoritas kebijakan yang dikeluarkan lebih cenderung pada pemenuhan janji...Read More

JawaPos.com – Kahar Muzakir resmi menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Bambang Soesatyo, yang telah ditunjuk mengadi Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto yang saat ini mendekam di Rutan KPK. Kahar mengaku setelah resmi menjadi Ketua Komisi III DPR, dirinya tidak akan berbuat di lluar etika. Seperti melakukan pengamanan kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum....Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan rekaman wawancara antara Biro Investigasi Federal AS (FBI) dengan Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem, pada persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto beberapa waktu yang lalu. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut penggunaan rekaman tersebut memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang KPK. “Kerjasama internasional itu...Read More

METROTVNEWS.COM, Jakarta: Firman Wijaya kuasa hukum terdakwa korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto mengatakan kliennya masih membutuhkan waktu untuk mengakui ikut terlibat dalam korupsi megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut. “Perlu waktunya karena ini kan membutuhkan keberanian,” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018. Smart AC, Solusi Udara Sejuk Tanpa Membuat Kulit...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Lorong itu tak lebih satu setengah meter lebarnya. Menjadi bagian dari Jalan SD III di perkampungan padat di pinggir Jalan Tol Simatupang, kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, panjangnya sekitar 15 meter, dan mentok. Di situlah, menempel persis di bagian belakang sebuah rumah, kediaman Sauni, 65 tahun. Sebuah bedeng yang terdiri dari satu...Read More

Kanalsembilan.com – Ratusan advokat yang tergabung dalam Federasi Advokat Indonesia, menyayangkan penangkapan advokat Fredrich Yunadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab tindakan KPK itu dinilai arogan dan tidak mengindahkan kode etik profesi advokat. Para advokat itu berasal dari berbagai organisasi advokat, KAI, Peradi, Ikadin, Peradin, IPHI dan lainnya. Mereka berkumpul di Surabaya, Sabtu (13/1) untuk...Read More

Publik-news.com – Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sampai ke akar-akarnya. K.A.I mendorong KPK menjadikan hukum di Indonesia sebagai panglima untuk menegakkan keadilan. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak boleh tebang pilih mengusut nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan keuangan...Read More

Akuratnews.com – Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Khususnya dalam perkara E-KTP. Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia, Adv. Aprillia Supaliyanto mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, kejahatan luar biasa,  kejahatan yang sangat laten di negeri ini, yang cara-cara melakukannya sudah sangat sistemik dan “berjamaah” yang tidak saja mengancam rusaknya...Read More