Revisi KUHP Soal Zina Bikin Hukum Seperti Abad Kegelapan Eropa
Revisi KUHP Soal Zina Bikin Hukum Seperti Abad Kegelapan Eropa

Revisi KUHP Soal Zina Bikin Hukum Seperti Abad Kegelapan Eropa

tirto.id – Pemerintah dan DPR berencana merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dengan memasukkan perluasan pasal terkait kesusilaan yang akan meregulasi zina, pencabulan, dan homoseksual. Revisi ini dinilai menyisakan sejumlah masalah baru.

Revisi didengungkan buat mewujudkan nilai humanis lantaran KUHP yang ada sekarang merupakan warisan kolonial. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Anugerah Rizki Akbari rencana perluasan delik zina dan pencabulan homoseksual dalam revisi ini malah menjauhkan pemerintah dan DPR dari cita-cita tersebut.

Ia menjelaskan, negara sekadar ingin tampil sebagai sosok yang kuat tetapi tidak benar-benar merespons isu kriminalitas dengan membuat bermacam regulasi tambahan yang bersifat represif. “Tidak ada yang diuntungkan dalam proses [upaya perluasan pasal kesusilaan] ini,” kata Anugerah, dalam diskusi Koalisi Reformasi KUHP, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Problem lain dari rencana revisi KUHP pasal kesusilaan adalah makin peliknya proses pembuktian tindak pidana. “Bila memang benar ada korban atau masyarakat merasa dirugikan dari aktivitas atau orientasi seksual seseorang, bagaimana cara polisi membuktikannya?” kata pria yang akrab disapa Eki ini.

Eki juga menyinggung soal pasal 488 RKUHP tentang perilaku kumpul kebo. Dalam pasal tersebut dikatakan, “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal ini disebut potensial bermasalah. Eki kemudian memberi contoh kasus, “Kalau saya tinggal sama sepupu saya, lawan jenis, lalu dianggap hidup sebagai suami istri, saya bisa kena juga, dong, pidana penjara satu tahun?”

Sisi humanis dalam revisi ini juga dikritik oleh guru besar antropologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto. Menurut Sulistiyowati, bila revisi KUHP pasal kesusilaan ini benar-benar disahkan, negara menjadi sosok antagonis yang bisa masuk ke ranah privat dengan memperalat hukum.

“Ini sama saja seperti abad kegelapan di Eropa dulu,” ucap Sulistyowati.

Hukum dan moral dinilai Sulistyowati merupakan dua hal yang tidak bisa disatukan dan harus saling mengkritisi sekalipun hukum kerap bersumber dari patokan-patokan moral. Dalam moralitas ini, bersemayam relativitas budaya dalam memandang definisi zina.

Menurut Sulistyowati, problem revisi pasal kesusilaan akan muncul bila satu definisi zina dari satu budaya diterapkan secara universal ditambah macam-macam tafsir politik yang mendatangkan pertarungan kepentingan.

Soal problem definisi ini, Ratna Batara Munti selaku perwakilan LBH Apik dan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menyebut akan timbul efek cukup besar terutama bagi korban perkosaan yang gagal membuktikan dirinya diperkosa di mata hukum, orang-orang yang terlibat nikah siri, juga kepada anak-anak yang menikah di bawah umur.

Pada sisi lain, Ratna menilai masalah kriminalisasi lesbian, gay, biseksual menjadi tidak relevan lantaran sebagai orientasi seksual, gay dan lesbian merupakan sesuatu yang terberi (given). Ia mengatakan, upaya mengkriminalisasi LGBT merupakan suatu pelanggaran hak paling mendasar manusia yang sebenarnya dilindungi konstitusi.

Baca juga: Zina, Cabul, dan Perkosaan yang Sedang Diperdebatkan di DPR
Delik Zina dan LGBT di DPR

Pasal kesusilaan terkait zina dan homoseksualitas—yang sempat diajukan oleh sebagian kelompok masyarakat ke MK untuk ditinjau ulang sejak 2016 namun ditolak per Desember 2017 lalu—mengundang pendapat-pendapat berbeda dari fraksi-fraksi di DPR sehingga keputusan bulat soal pengaturan seksualitas warga pun urung tercapai.

Sentimen terhadap aktivitas seksual sesama jenis serta zina orang dewasa yang sama-sama belum menikah tidak surut seiring dijatuhkannya putusan MK. Perjuangan untuk memperluas definisi-definisi hukum soal kesusilaan masih dilakukan, tidak hanya oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga oleh wakil-wakil rakyat dan pemerintah.

Dalam wawancara dengan Tirto pada Senin (22/1) lalu, Anggara dari Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) berkomentar bahwa usulan untuk memperluas zina itu datang dari pemerintah, bukan karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba memperjuangkan ini.

“Cuma, isu ini masih di-pending di DPR karena ada beberapa hal krusial yang perlu dipertimbangkan seperti siapa yang melapor. Nah kalau soal pengaturan LGBT, itu usulan DPR, terutama dari fraksi-fraksi partai Islam. Mereka ini yang memberikan rumusan tambahan untuk pasal terkait homoseksualitas, bukan hanya kepada anak di bawah [usia] 18.”

Baca Juga : Dasar Hukum Kemendagri soal Usulan Dua Perwira Polri Jadi Penjabat Gubernur

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024
Ribuan Advokat Padati Edutorium UMS Ahmad Dahlan untuk Kongres IV KAI
June 8, 2024
Dr. Heru Notonegoro: Ribuan Advokat akan Padati Solo Hadiri Kongres IV KAI 2024
June 7, 2024