Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Masuk Lagi ke RKUHP
Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Masuk Lagi ke RKUHP

Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Masuk Lagi ke RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi III DPR tetap memasukkan pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden dengan delik aduan. Delik aduan ini berbeda dengan pasal yang sudah ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yang berbeda itu sifat deliknya, sebelumnya delik umum dan biasa menjadi delik aduan,” kata anggota Panja RKUHP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2).

Arsul mengatakan, pasal penghinaan pada presiden dan wakil presiden perlu dijelaskan kepada masyarakat secara jelas. Bahwa, secara norma dasar akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan pasal di KUHP sekarang yang sudah dibatalkan MK.

Dia mengatakan kalau tuntutan pasal tersebut harus dihilangkan, maka hal itu tidak masuk akal karena ada bagian lain dari KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing yang sedang berkunjung ke Indonesia. “Kalau menghina kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain saja dipidana, lalu (masak,red) menghina kepala negara sendiri diperbolehkan,” ujarnya.

Arsul mengatakan, perhatian berbagai elemen masyarakat terkait pasal tersebut harus menjadi masukan sehingga tidak menjadi pasal karet dalam penerapannya. Hal itu, menurut dia, agar penegak hukum tidak semaunya sendiri menafsirkan pasal tersebut meskipun deliknya bersifat aduan.

“Ketika penerapannya harus dilihat penjelasan dari pasal tersebut, lihat risalah pembahasan, dan diperkuat doktrin hukum pidana,” katanya.

Baca Juga : Forum Dekan Kampus Muhammadiyah Minta Ketua MK Mundur

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024