PANAMA CITY, iNews.id – Mossack Fonseca, kantor hukum Panama yang mengungkap skandal pajak banyak tokoh dunia dalam skandal yang disebut ‘Panama Papers’ resmi ditutup. Penutupan kantor hukum ini disebabkan masalah ekonomi dan reputasi yang ditimbulkan oleh perannya dalam mengungkap penggelapan pajak global. Panama Papers yang disebut-sebut terdiri dari jutaan dokumen yang dicuri dari Mossack Fonseca...Read More

Beritasatu.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin proses hukum terhadap penyelenggara negara yang bertarung dalam Pilkada serentak 2018 bebas dari intervensi pihak manapun. Bahkan, KPK memastikan penanganan kasus korupsi ini justru sebagai bentuk dukungan agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan tak dinodai korupsi. “Penanganan perkara di KPK tidak memungkinkan diatur atau dikendalikan oleh...Read More

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Roro Fitria, artis yang saat ini terbelit kasus narkoba ditinggalkan 8 orang yang masuk dalam tim Kuasa Hukumnya. Apakah ada alasan lain selain tak lagi sejalan sehingga Nuning Tyas dan rekan Kuasa Hukum lainnya memilih tak lagi ikut mendampingi Roro dalam kasusnya? Nuning ketika ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/3/2018)...Read More

Presiden China Xi Jinping mengamankan jalan untuk memerintah tanpa batas waktu. Parlemen resmi menghapuskan masa jabatan presiden dalam waktu tertentu. Hal tersebut dapat memberi Xi wewenang sepenuhnya untuk mewujudkan visi mengubah China menjadi negara adidaya ekonomi dan militer. Pada Minggu (11/3/2018), AFP melaporkan amandemen konstitusi yang bersejarah itu melenggang dengan 2.958 suara pendukung, dua suara...Read More

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim berinisial WWN dan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Tangerang berinisial TA. Hal ini bukan kali pertama oknum lembaga peradilan ditangkap oleh lembaga antirasuah lantaran menerima suap. Menanggapi hal ini, pakar hukum dari Universitas Trisaksi Abdul Fikchar Hadjar menyatakan, hal itu membuktikan jika...Read More

VIVA –Komisioner Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja enggan menanggapi pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terkait penundaan proses hukum calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2018. Ia mempersilakan pemerintah mengeluarkan pernyataan atau imbauan. “Silakan seperti itu, tapi tidak ada pendapatnya dari Bawaslu seperti itu,” kata Rahmat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 13...Read More

kumparan.com – The Asia Legal Awards akan mengumumkan pemenangnya pada Kamis 22 Maret 2018 ini dalam sebuah gala dinner di Four Seasons Hotel Hongkong. Ada 4 peristiwa hukum di Indonesia yang berpotensi menjadi pemenang dalam penghargaan hukum paling terkenal di Asia ini sebagaimana diumumkan baru-baru ini melalui laman resmi The Asia Legal Awards. Selama 4...Read More

DETIK.COM, Jakarta – Ketua KPU Arief Budiman mengaku akan menemui KPK untuk membahas tindak lanjut permintaan penundaan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Arief mengaku sebelumnya telah bertemu KPK tapi belum membahas penundaan itu secara detail. “Nanti detailnya kita akan ketemu lagi. Terakhir kita ketemu (KPK) dengan rapat di Komisi II (DPR),” kata...Read More

Kumparan.Com – Berkas kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Ahmad Dhani telah dinyatakan lengkap atau P21. Kini kasus tersebut pun telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ahmad Dhani yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir November 2017, terlihat dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan petugas kepolisian dari...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Sidang dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan PT Angkasa Pura II kini memasuki tahap pemeriksaan saksi. Hari ini, Senin, 12 Maret, Majelis Hakim direncanakan memeriksa para saksi dari pihak tergugat. Angkasa Pura II, perseroan yang mengelola Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, disidangkan karena...Read More

Detik.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang membentuk tim pemantau untuk menangani kasus penyerangan kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ia berharap, tim Pemantau ini dapat mengawal penanganan kasus ini sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Secara pribadi, saya mengapresiasi langkah...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, mengatakan tidak adanya terjemahan resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi berbeda-beda. Sebab pemaknaan yang terjadi menjadi beragam. Ia mencontohkan kata makar. Di dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) atau yang diterjemahkan menjadi KUHP dan digunakan sebagai landasan hukum di...Read More