Detik.com, Moskow – Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak peduli jika warganya didakwa mencampuri pilpres Amerika Serikat (AS) tahun 2016. Putin bersikeras bahwa upaya-upaya semacam itu tidak terkait dengan pemerintahannya. “Kenapa Anda memutuskan bahwa otoritas Rusia, termasuk saya, memberikan izin kepada siapapun untuk melakukan ini?” tanya Putin dalam wawancara terbaru dengan televisi AS, NBC, seperti...Read More

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni sehubungan dengan cuitan soal Fadli Zon di Twitter. “Kami melaporkan Raja Antoni karena menyebut Fadli Zon sebagai penyebar hoax setiap hari,” ujar ketua tim Lembaga Advokasi Hukum DPP Gerindra, Hanfi Fajri, di Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Jakarta Pusat,...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonis Pretty Asmara dengan hukuman enam tahun kurungan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan. Vonis hakim tersebut berlangsung saat persidangan dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018). Kuasa hukum Pretty, Rohman Hidayat menjelaskan bahwa putusan majelis...Read More

Kumparan.Com, BANDUNG, bandungkiwari – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mengecam tindak kekerasan yang terjadi di Tamansari, Kota Bandung, Selasa malam lalu terkait pembangunan rumah deret di kawasan itu. LBH menolak segala bentuk kekerasan dan juga pembangunan rumah deret yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yang dinilai tidak menghormati hukum. LBH juga menuntut pihak kepolisian agar...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Peran Fredrich dan dr Bimanesh dalam dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto dibongkar oleh Jaksa KPK. Dalam persidangan dakwaan, Jaksa menguraikan kongkalikong keduanya. Jaksa KPK Takdir Suhan mengungkapkan bahwa mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich menjadi aktor utama dalam perkara ini. Sedangkan dr Bimanesh dinyatakan terbukti turut andil dalam pemufakatan...Read More

RMOL. Beberapa saat lalu, uji materi atas UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk pertama kali disidangkan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Yang mengajukan gugatan adalah Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) dengan kuasa hukumnya, Law Firm Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocates & Legal Consultants. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim...Read More

Kumparan.Com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akhirnya memenuhi janjinya bertandang ke Mapolda Metro Jaya. Kedatangan Fahri sendiri untuk membuat laporan yang ditujukan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Laporan ini merupakan puncak dari serentetan peringatan yang dilayangkan Fahri terhadap Sohibul. Pasalnya, PKS selama ini tidak kunjung mengembalikkan status Fahri sebagai kader...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Para pihak berperkara di Pengadilan Agama (PA) Denpasar bisa mendapatkan layanan hukum cuma-cuma di Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) setempat. Layanan diberikan dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (PAHAM) Cabang Bali. “Layanan hukum gratis ini diberikan sesuai amanat undang-undang (UU), khususnya UU Nomor 6/ 2011 tentang...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menyatakan penjaringan hakim agung untuk pengadilan pajak terhambat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dia pun menyarankan beleid ini diubah. Aidul mengatakan hambatannya terletak pada syarat hakim pengadilan pajak. Dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf f disebutkan hakim harus mengantongi ijazah Sarjana Hukum....Read More

VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo merespons kebijakan larangan penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Bamsoet, begitu dia biasa disapa, akan meminta Komisi VIII DPR untuk mendorong Kementerian Agama terkait kisruh persoalan ini. “Mendorong Kementerian Agama agar meminta Rektor UIN...Read More

JPNN.COM – Adanya provokasi terorisme yang disampaikan dalam pengajian terbuka tidak bisa dijerat karena lemahnya instrumen hukum. UU Terorisme yang ada dinilai sudah ketinggalan dan perlu diperbarui. Demikian benang merah perbincangan pengamat terorisme Solahudin dari Universitas Indonesia dengan wartawan ABC Australia Farid M. Ibrahim. Dr Solahudin baru saja menyelesaikan program dosen tamu pada Melbourne University...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com — Fredrich Yunadi mempertahankan posisi duduknya saat hakim mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/3/2018). Hingga seluruh majelis hakim berdiri dan meninggalkan ruang sidang, Fredrich Yunadi melawan dengan tetap duduk di kursi terdakwa sambil merapikan dokumen di tangannya. Sikap tersebut merupakan buntut dari upaya perlawanan yang ditujukan...Read More