Kumparan.com – Sejumlah pihak masih mempersoalkan usulan Menkopolhukam Wiranto yang meminta KPK menunda penetapan status tersangka bagi calon kepala daerah. Wiranto dikritik karena dianggap mengintervensi KPK. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet )mengimbau semua pihak tidak mencampuradukkan proses politik dan hukum. “Penegakan hukum harus terus berjalan dan proses politik juga harus terus...Read More

CANBERRA, SINDONEWS.COM – Jaksa Agung Australia menolak tuntutan atas pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, karena memiliki kekebalan diplomatik. Sebelumnya, sejumlah pengacara Australia mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perlakuan terhadap kelompok minoritas Rohingya. Jaksa Agung Australia Christian Porter mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan penuntutan terhadap Suu Kyi karena kepala...Read More

BBC Indonesia – Pengadilan di Petaling Jaya, Malaysia, membebaskan perempuan bernama Datin Rozita Mohamad Ali dari hukuman penjara, dalam kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja asal Sumatera Utara, Suyanti. Putusan itu dianggap janggal karena sebelumnya dakwaan yang diajukan kepada Datin berubah-ubah. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menyebut Rozita sebelumnya didakwa pasal percobaan pembunuhan dengan sanksi...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto soal penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah tak mewakili institusinya. Saat itu, Bawaslu memang diajak dalam rapat di Kemenko Polhukam. Adapun salah satu agenda rapat adalah membahas soal banyaknya penangkapan terhadap peserta Pilkada...Read More

tirto.id – Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh sedang mengkaji rencana penerapan hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan. Seperti dilansir dari The Guardian, hukuman ini akan dimintakan pendapat ke masyarakat Aceh. Jika disetujui masyarakat, hukum pancung akan diberlakukan. Rencana pemberlakuan hukum pancung ini ditentang Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Khoirul Anam. Menurut Anam, rencana...Read More

Honorarium advokat atau lawyer memang tak ada batasnya. Namun bagi lawyer yang bekerja di firma hukum, tetap ada rentang tarif gaji pokok berdasarkan dinamika pasar. Gaji terendah tak kurang dari Rp 21 juta dan bisa mencapai Rp 75 juta per bulan (gross). Berdasarkan hasil riset kualitatif “Indonesia Salary Benchmark 2018” yang dikeluarkan Michael Page Indonesia,...Read More

Para calon notaris dan anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) membuat petisi bagi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka memprotes terbitnya Permenkumham Nomor 25/2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN). “Adanya Permenkumham itu kita menjadi sangat berat. Kita calon notaris ini menjadi sangat berat karena baru sekarang ini ada peraturan tersebut, yang di situ...Read More

JAKARTA, Okezone.com – Tim Pengacara Muslim mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan duduk perkara tentang wacana pemberian tahanan rumah kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir yang menuai polemik. Surat dengan kop berlogo Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia itu diketahui dengan Nomor: 145 TPM/Adm/III/2018 tentang perihal ‘KH Abu Bakar Ba’asyir...Read More

KUMPARAN.COM – Usulan Menkopolhukam Wiranto yang meminta KPK menunda pengumuman status tersangka para calon kepala daerah menulai polemik masyarakat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menuturkan, jika proses hukum calon kepala daerah sudah memenuhi dua alat bukti, maka harus segera ditetapkan sebagai tersangka. “Apa yang dilakukan oleh KPK itu menjadi catatan....Read More

TEMPO.CO, Jakarta -Digagas sejak lebih tiga tahun lalu hingga kini revisi Undang-Undang tentang Narkotika belum juga masuk ke DPR. Padahal, jika pemerintah segera menyelesaikan draf revisi UU No.35/2009 tersebut, DPR, seperti dikemukakan Ketuanya, Bambang Soesatyo, siap untuk segera membahas. Pekan lalu Bambang Soesatyo menyinggung kembali draf revisi UU Narkotika yang belum juga masuk dari pemerintah....Read More

WARTA KOTA, JAKARTA- Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 berlaku efektif mulai hari ini, Kamis (15/3/2018). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menjamin penuh tidak akan ada masyarakat termasuk wartawan yang menjadi korban atas UU MD3. Mantan Ketua Komisi III ini meyakini masyarakat sudah sangat cerdas dalam menyampaikan pendapat, sehingga mampu...Read More

JAKARTA, Okezone.com – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, Polri tetap akan menunda sementara kasus hukum pada peserta calon kepala daerah yang sedang mengikuti pilkada serentak 2018. “Polri mengambil posisi menunda, menunda bukan berarti menghentikan. Karena Polri menghormati proses demokrasi . Inti dan substansi dalam demokrasi itu adalah election,” ujar Setyo di Mabes...Read More