Berita Arsip - Page 268 of 477 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Antisipasi Janji Palsu di Era Digital, Pengusaha Harus Melek Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com – Ralali.com menyepakati kerja sama dengan Kontrak Hukum (kontrakhukum.com) untuk mengedukasi pengusaha mengenai pentingnya melindungi bisnis mereka dari perspektif hukum. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan workshop. Di era digital, pelaku usaha dimudahkan dengan adanya internet untuk mengakses segala hal yang dapat mengembangkan bisnis mereka. Namun, semakin mudahnya akses terhadap informasi justru...
Read More
Berikan Pelayanan Kesehatan Tanpa Terjerat Hukum
Jakarta, JURNAS.COM – Dunia kedokteran saat ini berkembang sangat pesat dari segi teknologi dan juga dari kualitas sumberdaya dokter yang ada.Namun hal ini tak luput dari perhatian rawannya tuntutan atas profesi tersebut. Pelayanan atau bidang jasa memang menjadi hal yang empuk terhadap tuntutan bilamana pelayanan yang diberikan dokter dianggap kurang maksimal hingga banyak yang menyangka...
Read More
Ibu Penganiaya Bayi Calista Dipertimbangkan Tak Diproses Hukum
Karawang, DETIK.COM – Kapolres Karawang AKBP Hendy F Kurniawan mempertimbangkan tidak memproses hukum tersangka Sinta (27), ibu penganiaya bayinya, Calista (15 bulan). Bayi perempuan tersebut meninggal di RSUD Karawang setelah 15 hari koma akibat tindakan kekerasan Sinta. “Tersangka (Sinta) memiliki cerita kelam terkait pernikahan dan kelahiran Calista. Sehingga kalau dihukum pasti semakin menambah berat beban...
Read More
Film Benyamin Biang Kerok Memanas di Meja Hukum, Bagaimana Komentar Reza Rahadian?
SURYAMALANG.COM – Film Benyamin Biang Kerok garapan dua rumah produksi Falcon Pictures dan Max Pictures digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh Syamsul Fuad, penulis cerita film berjudul sama versi asli yang dirilis pada 1972. Syamsul menggugat dua rumah produksi berikut dua produser Ody Mulya Hidayat dan HB Naveen atas pelanggaran hak cipta dari...
Read More
Pembelaan Kasus Kontrak JICT-Koja Bentuk Pelecehan Kepada Hukum dan Lembaga Negara
Jakarta, HanTer – Pembelaan terhadap kasus dugaan korupsi kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja terus berlanjut. Belakangan, beredar pemberitaan karyawan di kedua pelabuhan petikemas Jakarta tersebut, mendukung Hutchison terus beroperasi sampai tahun 2039. Pembelaan ini seolah ingin melecehkan hasil investigasi Pansus Angket DPR Pelindo II dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang...
Read More
Rumah Bordil Boneka Seks Lolos Jerat Hukum di Paris
VIVA.CO.ID – Para anggota dewan kota Paris menolak sebuah gerakan yang menyerukan penutupan Xdolls, sebuah bisnis yang mengutip biaya €89 (Rp1,5 juta) dari konsumen untuk menghabiskan satu jam dengan boneka seks silikon. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dari kalangan komunis dan kelompok feminis meminta Dewan Paris -badan yang bertanggung jawab untuk mengelola kota – untuk mengkaji...
Read More
Pakar Hukum: Usut Pengakuan Setnov di Sidang, PDIP Anggap Itu Sensasi
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami dugaan keterlibatan dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek e-KTP. Hal itu Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih kepada Tribunnews.com, Jumat (23/3/2018). Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin, Kamis (22/3/2018), Setnov menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung...
Read More
Ketua BEM UI: Revisi UU MD3 Cederai Reformasi dan Demokrasi
JAKARTA, (PR).– Keputusan DPR RI yang menyusun dan mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dinilai telah melanggar amanat reformasi yang diperjuangkan mahasiswa pada 1998. Dengan revisi itu, aturan, wewenang, tugas dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi lebih menguntungkan wakil rakyat dan membungkam demokrasi. “DPR RI menjadi anti kritik dan kebal...
Read More
Menterinya Disebut Terima Duit E-KTP, Jokowi: Kalau Ada Bukti Hukum, Proses Aja
JAKARTA, Okezone.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum bila dua menterinya, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memang menerima uang korupsi dari proyek e-KTP. Itu pun bila memang ada bukti dan fakta hukumnya. “Ya negara kita ini negara hukum....
Read More
Kabareskrim Minta Penegakan Hukum Tak Timbulkan Gejolak Politik
Kumparannews – Bareskrim Polri menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) pada anggotanya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto memimpin langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Ari berpesan bahwa mutasi jabatan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perwira Polri. Selain itu, mutasi sekaligus untuk membina kesehatan organisasi. Ari mengapresiasi kinerja Brigjen Darma Pongrekun sebagai...
Read More
Kemnaker Soal TKI Dihukum Mati: Indonesia Harus Hormati Hukum yang Berlaku di Negara Lain
TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK – Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Mochamad Zaini Misrin, dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Minggu (18/3/2018) lalu. Kepala Biro Hukas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Sahat Sinurat, saat ditemui di tengah kunjungan kerja di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/3/2018) mengatakan pemerintah Indonesia harus lah menghormati hukum di negara lain....
Read More
Setya Novanto Kembalikan Uang Rp 5 miliar ke Rekening KPK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam agenda sidang lanjutan pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa di kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto membuat pengakuan yang mengejutkan. Di awal persidangan pagi ini, Kamis (22/3/2018) Setya Novanto memohon izin pada majelis hakim untuk menyampaikan beberapa point yang ingin disampaikan berkaitan kasus yang menyeretnya. “‎Melalui persidangan ini saya mau sampaikan bahwa...
Read More
1 266 267 268 269 270 477

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024