REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ade Kusmanto mengatakan, masa hukuman yang kurang dari lima tahun serta lembaga pemasyarakat (lapas) yang melebihi kapasitas membuat Basuki Tjahaja Purnama akan tetap menjalani hukumannya di Mako Bribom. Namun, Ade juga menyebut bahwa Kemenkumham melihat adanya potensi kegaduhan jika Ahok,...Read More

JawaPos.com – Terdakwa perkara dugaan korupsi e – KTP Setya Novanto dituntut JPU KPK dengan hukuman 16 tahun pidana penjara, denda Rp 1 Miliar subsidair 6 bulan kurungan. Menanggapi tuntutan tersebut, Novanto mengaku akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) di persidangan selanjutnya, Jumat (13/3). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meyakini Majelis Hakim PN...Read More

VIVA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, memenuhi panggilan polisi atas laporan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, Kamis, 29 Maret 2018. Namun, pemeriksaan Sohibul Iman tak berlangsung lama. Sekira hanya 30 menit lamanya dia dimintai keterangan. Sohibul hadir ditemani pengacaranya. Kepada polisi, Sohibul menegaskan kedatangannya adalah sebagai kepatuhan warga negara kepada hukum....Read More

JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi adanya aliran transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Meskipun Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin tidak langsung memastikan adanya tindak pidana dari hal tersebut “Ada 53 laporan transaksi transfer yang mencurigakan dan 1066 transaksi uang tunai. Sekali lagi supaya tidak salah,...Read More

Jakarta, IDN Times – Kuasa hukum terdakwa Setya Novanto, Firman Wijaya kembali memohon kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memberikan tuntutan seringan-ringannya. Sebab, Novanto, di matanya, sudah mengajukan status justice collaborator dan bekerja sama selama proses penyidikan. Di bagian mana Novanto mengklaim dirinya sendiri sudah bersikap kooperatif? Sementara, KPK sejak awal sudah menyebut pengakuan...Read More

DETIK.COM, Jakarta – Jaksa Agung M Prasetyo memaparkan pola penanganan kasus hukum termasuk perkara dugaan korupsi di Pilkada. Kejagung juga mewaspadai potensi politik uang. Paparan ini disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap. “Pilkada 2018 digelar di lumbung suara. Jateng,...Read More

KUMPARAN.COM – Partisipasi kaum muda dalam dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Beberapa anggota partai politik maupun kader-kader politik didominasi oleh kaum muda. Kesempatan untuk menjadi politisi muda lebih terbuka dengan adanya sekolah khusus untuk mempersiapkan politisi muda, salah satunya adalah sekolah yang dikelola oleh Yayasan Satunama. Namun dalam waktu yang bersamaan salah satu pakar...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus panganiayaan terhadap seorang bayi (15 bulan) bernama Calista oleh ibu kandungnya Sinta di Karawang, Jawa Barat, mengundang pilu dan miris berbagai pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) meminta proses hukum bayi c yang dianiaya hingga tewas oleh ibu kandungnya, tetap ditegakkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)...Read More

MEDAN, NNC – Tiga jaksa dari Tim Sentra Penegak Hukum Terpadu, saat ini dipercaya menangani perkara tersangka JR Saragih, dalam dugaan pemalsuan dokumen ijazah SMA sebagai persyaratan pencalonan gubernur Sumatera Utara. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Selasa (27/3/2018), mengatakan, ketiga jaksa tersebut, yakni Amru Siregar, Irma Hasibuan, dan Haslinda. Pengunjukan...Read More

INDUSTRY.co.id – Jakarta – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto menghormati proses kasus yang ditangani Polres Karawang terhadap kasus yang menimpa S karena diduga menganiaya anaknya, bayi C, sekaligus KPAI tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Sejauh ini, kepolisian setempat berencana membebaskan tersangka S atas kasus bayi C dengan alasan spesifik seperti...Read More

https://hukum.tempo.co/read/1073600/menolak-rkuhp-rasa-kolonialTEMPO.CO – TIM perumus Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Entah apa yang dibahas, tapi Presiden sepatutnya harus tahu bahwa RKUHP ini bermasalah. Salah satu masalahnya adalah pasal penghinaan presiden, yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, kini dimunculkan lagi. Kalau Presiden dan DPR menyetujui RKUHP ini, Presiden dan...Read More

RMOL. Dua perusahaan rokok yang disomasi oleh pecandu produknya, PT Gudang Garam dan PT Djarum, secara hukum sudah bebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Pasalnya, somasi yang dilayangkan Rohayani, pecandu rokok itu, sudah melampaui batas waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi. Praktisi hukum yang juga pengamat pertembakauan Gabriel Mahal mengatakan somasi yang sudah melampaui...Read More