Covesia.com – Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Wendra Yunaldi menegaskan bahwa aksi keji terhadap para pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua sudah tak bisa ditolerir dan harus segera diselesaikan secara tuntas. Ia berpendapat, aksi brutal itu bukan dilakukan oleh kelompok sipil melainkan oleh pemberontak negara yang harus ditindak tegas. “Secara hukum...Read More

tribunnews.com – PT Pertamina (Persero) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bekerja sama bidang pengamanan dan penegakan hukum. Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman tersebut, meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan pengamanan atas pengusahaan minyak dan gas bumi serta energi baru dan terbarukan di lingkungan kerja Pertamina termasuk Anak Perusahaan dan Afiliasinya. Sinergi tersebut ditandai dengan...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk tragedi pembunuhan puluhan pekerja PT Istaka Karya yang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ketua Komnas HAM mendorong pihak berwenang menyelesaikan kasus ini sesuai koridor hukum. “Tindak pelaku sesuai hukum yang berlaku dan dalam...Read More

SULSELSATU.com, JAKARTA – Empat dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta mengajukan permohonan ke Mahakamah Agung (MA) untuk pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Kuangan terkait kewenangan lembaga pengawas keuangan ini. Melansit Antara, keempat dosen itu adalah Dr Yovita Arie Mengesti SH MH, Dr Hervina Puspitosari SH MH, Bintara Sura Priambada S Sos SH...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Anggota parlemen Prancis mengesahkan aturan yang melarang orang tua memukul anak-anak mereka. Dilansir di Independent, akhir pekan lalu, menurut organisasi non-pemerintah Prancis, Childhood Foundation, sekitar 85 persen ibu dan ayah di negara itu memukul anak mereka. Beberapa orang mempertanyakan apakah tanpa hukuman memukul anak dapat efektif memberi efek jera dan mengubah perilaku...Read More

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung terkait bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan tersebut dilakukan di kantor Kejari Bandung, Senin (3/12/2018). Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo, dan...Read More

Bisnis.com, PALEMBANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK didesak untuk tidak mengeluarkan izin pembangunan jalan tambang di dalam kawasan hutan produksi dataran rendah di perbatasan Sumatra Selatan—Jambi. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel, Aidil Fitri, mengatakan jalan yang diusulkan oleh PT Triaryani itu akan dibangun dari lokasi tambang di Kabupaten Musi Rawas menuju stockpile...Read More

tirto.id – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan menggratiskan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu dilakukan untuk mendorong bertambahnya kepemilikan HAKI yang dinilai masih tergolong minim. Pada survei yang dilakukan pada tahun 2016, angka itu hanya mencapai 11 persen. “Rasio kepemilikan (HAKI) UMKM kita masih 11 persen. Itu kecil,...Read More

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menunda sidang gugatan perdata yang dilayangkan Aliansi Pedagang Pasar Sentral Makassar kepada pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan PT MTIR, Senin (3/12/2018). Penundaan ini terpaksa dilakukan hakim usai kuasa hukum dari Pemkot dan PT MTIR tidak membawa bukti kuasa dari kedua tergugat itu. “Pertama sidang hari ini ditunda...Read More

RMOLSumsel. Setelah hampir satu tahun lebih menunggu, akhirnya Mahkamah Agung (MA) menerbitkan salinan putusan kasasi kasus dugaan korupsi retrebusi menara tower telekomunikasi. Dengan terdakwa I Jumhari Yunus (Kakan Kominfo Muara Enim ) dan terdakwa II ZainalArifin (pada waktu itu menjabat sebagai Kasi Postel Kantor Kominfo Muara Enim). Salinan putusan bernomor 819K/PID.SUS/2017, diterima, Firmasnyah SH MH,...Read More

medcom.id, Jakarta: DPR dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dengan demikian, korupsi yang terjadi di sektor swasta bisa dijerat sanksi pidana. Korupsi sektor swasta sejatinya sudah masuk dalam UU nomor 7 tahun 2006, mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak...Read More

Dr Anang Iskandar SIK SH MH jawapos.com – Terhadap perkara penyalah guna dan pecandu, hukuman rehabilitasi lebih efektif dan efisien dibanding hukuman penjara. Hukuman rehabilitasi mulai eksis setelah Presiden Amerika Nixon gagal memenangkan perang melawan narkotika. Dia menggunakan metode memenjarakan semua yang terlibat masalah narkotika. Tidak saja para pengedar (drug trafficker) tetapi juga penyalah guna...Read More