Jakarta,neraca.co.id – Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus Husein, mengatakan bahwa Undang Undang (UU) 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesungguhnya adalah suatu sistem atau pendekatan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan TPPU. “Ini adalah suatu sistem, suatu rezim, suatu pendekatan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan dengan cara memprioritaskan...Read More
Elshinta.com – Di tengah tantangan hidup yang semakin tinggi, memiliki tabungan masa depan pun menjadi hal yang wajib dimiliki. Ketimbang hanya menyimpannya di bank, banyak orang akhirnya memilih untuk menginvestasikan uangnya ke berbagai instrument investasi yang bisa mendatangkan imbal hasil lebih di masa depan. Namun, banyaknya kasus penipuan berkedok investasi membuat sebagian besar orang malah...Read More
Jakarta, neraca.co.id – Peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air, JT 610 di perairan Karawang bulan silam, telah menelan korban sekitar 189 penumpang termasuk awak pesawat, dan hingga kini belum semua korban dapat ditemukan. Oleh sebab itu, Pemerintah diharapkan segera menindak tegas maskapai Lion Air jika dalam menjalankan operasional itu dinilai ceroboh dan mengabaikan regulasi keselamatan penerbangan....Read More
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Semarang Purwono Edi Santosa, Rabu (12/12/2018). Selain itu, KPK juga memanggil anggota DPRD Jepara Agus Sutisna. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim PN Semarang Lasito. Menurut...Read More
RMOL. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaaan terhadap tiga tersangka dalam pengusutan kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, tiga tersangka dihadirkan penyidik sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Ketiganya adalah Hakim PN Jaksel, Irwan; Panitera Pengganti PN Jaktim, Muhammad Ramadan; dan advokat, Arif Fitrawan. “Status sudah tersangka,...Read More
Merdeka.com – BUMN panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan saat ini. Kerja sama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata...Read More
TASIKMALAYA, kabarbisnis.com: Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan, keberadaan KPPU untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi semua orang. Artinya KPPU memberi jaminan bahwa semua orang bisa menjadi pengusaha. Hal itu dikatakannya pada awal kuliah umum yang diselenggarakan di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Selasa (11/12/2018). Kodrat mengungkapkan bahwa dirinya sebagai akademisi juga mendukung...Read More
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pengembalian aset atau asset recovery dari perkara korupsi proyek e-KTP masih belum maksimal. Ini karena menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kerugian keuangan negara akibat korupsi itu sebelumnya disebut mencapai Rp 2,3 triliun. “Kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Sejauh ini recovery asetnya saya kira belum Rp 500 miliar dari...Read More
tirto.id – Persoalan HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi rezim yang berkuasa. Kasus-kasus HAM lama hingga persoalan HAM di Papua masih menjadi catatan. Kinerja pemerintah dalam penanganan HAM dapat dilihat dari indeks HAM yang dibuat organisasi pegiat HAM. Setara Institute, organisasi yang fokus pada masalah pluralisme, kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia, mengeluarkan laporan Indeks...Read More
HABADAILY.COM – “Koruptor Bek Pajoeh Peng Rakyat Aceh” dan “Jujur Sime Hate, Berijin Nge Gere Korupsi” merupakan dua dari sekian banyak stiker antikorupsi yang dibagikan personil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (10/12/2018). Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional ini dipusatkan di Simpang Lima Banda Aceh. Selain personil Kejati Aceh, aksi ini...Read More
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Penetapan hutan adat sebagai bagian dari skema perhutanan sosial di Indonesia masih terganjal minimnya aturan turunan di level pemerintah daerah (Pemda). Alasannya, penetapan hutan adat oleh pemerintah pusat baru terbit bila tersedia payung hukum berupa peraturan daerah (perda). Itu pun, satu perda harus mengatur satu hukum adat. Salah satu contoh seretnya pengajuan...Read More
SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Banyaknya masyarakat yang masih membutuhkan bantuan hukum membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terus menggalakan berbagai upaya agar warga mendapat keadilannya. Meski kucuran dana minim tidak membuat hal tersebut menjadi kendala. Namun demikian, masalah bantuan hukum ini menjadi persoalan dunia, lantaran harus ada peranan negara untuk melakukan program bantuan hukum. “Hari...Read More