BANDUNG, (PR).- PT Pos Indonesia memberi klarifikasi atas pemberitaan Pikiran Rakyat pada Selasa 12 Februari 2019. Klarifikasi tersebut disampaikan menangggapi berita bertajuk Oknum Satpam Kantor Pos Jajakan Senpi Ilegal. Dalam berita itu disebutkan, Kepolisian Sektor Bekasi Utara menangkap dua penjual senjata api ilegal. Dalam operasi yang dilakukan, aparat menjebak para pelaku. Akan tetapi, satu pelaku...Read More

SOREANG, (PR).- Bupati Bandung Dadang Nasser berharap kepolisian Malaysia bisa mengusut tuntas kasus mutilasi yang menewaskan dua warga Kabupaten Bandung, Nuryanto (37) dan Ai Munawaroh (27) beberapa waktu lalu. Ia yakin Polri akan melakukan upaya maksimal dalam membantu polisi Malaysia dalam penanganan kasus tersebut. Meski belum menerima informasi secara utuh, Dadang Nasser mengucapkan belasungkawa untuk...Read More

Jakarta, Detik.com – Seorang ibu yang meminta namanya diinisialkan YA mengaku ponselnya disadap setelah mengajukan aplikasi pinjaman uang secara online. Dia merasa terancam karena debitur menagih utangnya ke kerabat atau orang yang dikenalnya. Kuasa hukum YA, Nasrul Dongoran menceritakan kronologi kejadian pinjaman online yang kemudian melilit kliennya itu. Awalnya YA mengajukan satu kali aplikasi pinjaman...Read More

BANJARMASINPOST.CO.ID – Hotman Paris sebut Draft RUU Permusikan ngaco kepada suami Ashanty, Anang Hermansyah yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI. Secara lantang, Hotman Paris memberikan contoh kepada Anang Hermansyah tentang adanya pasal antara penyalahgunaan narkotik yang ada di RUU Permusikan. Seperti diketahui, suami Ashanty, Anang Hermansyah disoroti karena sejumlah pencipta...Read More

Jakarta, medcom.id: Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pengujian sejumlah pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Permohonan pengujian pasal tersebut diajukan sejumlah guru honorer di Kabupaten Kebumen. “Mahkamah akan menggelar sidang pengucapan putusan untuk perkara pengujian UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan alasan pihaknya batal mengumumkan caleg mantan koruptor di tempat pemungutan suara (TPS) adalah karena takut melanggar hukum. Ilham mengaku tidak menemukan landasan hukum untuk memajang data caleg mantan koruptor di TPS di daerah pemilihan masing-masing. “Pertimbangan memang pertama adalah itu tidak diatur di...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengkritisi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya mengabaikan putusan PTUN soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Menurut Hamdan, ada dampak yang membahayakan jika KPU abai terhadap putusan tersebut. Hamdan mengatakan ada dampak hukum sebagai akibat sikap KPU. Dampak yang paling fatal, kata...Read More

Jakarta, detik.com – KPU akan mengumumkan daftar tambahan nama caleg eks napi korupsi dalam Pemilu 2019. Nama-nama tambahan itu akan dirilis setelah debat capres kedua. “Mudah-mudahan minggu depan, setelah debat,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). Arief mengatakan pihaknya akan terlebih dulu berkonsentrasi dalam proses debat...Read More

VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat tidak membuat provokasi dalam bentuk apa pun berkaitan dengan proses hukum pada Slamet Ma’arif, Ketua Persaudaraan Alumni 212. Dia mengingatkan bahwa sebaiknya percayakan sepenuhnya kepada polisi, sementara masyarakat tetap tenang. “Tenang sajalah kalau gitu. Sudah, [serahkan] sama penegak [hukum]; kasih saja ke penegak. Jangan dikompori,” kata...Read More

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah rumah Dirut Jasa Marga Desi Arryani. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka eks pejabat Waskita Karya, Fathor Rachman. Adapun Desi merupakan seorang mantan Direksi PT Waskita Karya. “(Lokasi yang digeledah) rumah Dirut Jasa Marga yang merupakan mantan kepala divisi dan mantan Direksi PT Waskita Karya,” ucapnya...Read More

KUALA LUMPUR, sindonews.com – Pemerintah otoritas Malaysia masih terus menyelidiki kasus mutilasi yang korbannya diduga adalah warga negara Indonesia (WNI). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia juga masih menunggu hasil investigasi kasus mutilasi dua orang tersebut. Tim investigator dari Malaysia dan Indonesia bekerja sama untuk mengungkap kasus itu. Sidik jari korban sedang diperiksa oleh...Read More

tirto.id – Kuasa hukum jemaah umrah First Travel, Riesqi Rahmadianyah mengatakan, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) memupus harapan jemaah. Menurut dia, kini jemaah tak bisa berangkat umrah akibat putusan hakim MA yang menyatakan aset dirampas negara. “Aset sudah dirampas negara, berarti tidak adalagi cara memberangkatkan jamaah melalui First Travel. Sekarang nasib jemaah jadi semakin jelas,...Read More